Gerakan Sonjo: Kepentingan Politik Disingkirkan Dahulu dalam Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator gerakan Sambatan Jogja (Sonjo) Rimawan Pradiptyo meminta kepentingan politik pragmatis disingkirkan lebih dahulu dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia menekankan hal tersebut mengingat kondisi pandemi di Indonesia yang belakangan mengalami peningkatan kasus.

"Kami mendorong rekan-rekan politisi, terutama dari partai politik, DPR dan DPRD, mohon, ini kondisi krisis. Mohon sisihkan terlebih dahulu aspek-aspek politis, dan apapun kepentingan-kepentingan politis dalam jangka pendek," kata Rimawan dalam konferensi pers, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Ambil Kebijakan Afirmatif, Hindari Tragedi Kemanusiaan akibat Covid-19

Rimawan menekankan, lebih baik semua pihak, termasuk politisi, fokus dalam penanganan pandemi.

Hal ini dibutuhkan dalam rangka penyelamatan kemanusiaan dan nasib bangsa akibat pandemi yang telah melanda satu setengah tahun lamanya.

"Silakan kita fokus bersama dengan segala anak bangsa ini bergandeng tangan dan dengan demikian fokus pada penanggulangan pandemi," ujar Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) ini.

Di sisi lain, Rimawan meminta pemerintah secepatnya merespons masukan dari masyarakat yang menginginkan kebijakan lebih baik dalam penanganan pandemi.

"Pemerintah memiliki otoritas legal, sumber daya, dan spektrum jangkauan agar secepatnya mengakselerasi respons, menunjukkan sense of crisis serta sense of urgency dalam menangani eskalasi situasi ini," tutur dia.

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Menurut dia, pemerintah harus segera mengambil kebijakan afirmatif dan progresif sebelum situasi menjadi lebih buruk.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa misi dari penanganan pandemi adalah menyelamatkan warga dari tragedi kemanusiaan.

"Inilah saatnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengeksekusi langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyelamatkan DIY, dan bahkan Indonesia, dari tragedi kemanusiaan akibat Covid-19," ucap Rimawan.

Akhir pekan lalu, penambahan kasus positif tercatat paling tinggi di dunia, yakni 21.342 orang. Kemudian, angka kematian dalam sehari mencapai 409 orang, terbanyak kedua setelah Rusia dengan 599 orang.

Sementara pasien Covid-19 yang tengah dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri tercatat 207.685 kasus. Angka ini tertinggi selama pandemi.

Belum lagi ratusan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena terpapar virus corona. Indonesia berada di ambang tragedi kemanusiaan.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Pemerintah Dirikan RS Darurat Covid-19 di Berbagai Daerah

Pemerintah diminta bersikap lebih tegas dan jelas untuk mengatasi lonjakan kasus. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dinilai tidak akan efektif.

Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menerima masukan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Namun, ia menekankan, PPKM skala mikro paling tepat karena tidak mematikan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan tersebut memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan pengalaman dari negara lain.