Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan Tegaskan Kekuatan Pertanahan Nasional Ditentukan Prajurit TNI yang Andal

Kompas.com - 30/06/2021, 12:50 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, kekuatan pertahanan nasional membutuhkan strategi geopolitik, kekuatan alutsista, serta industri pertahanan yang ditentukan dari keunggulan sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang andal, cinta tanah air, setia pada pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan bhineka tunggal Ika sebagai rasa kebersamaan rakyat Indonesia.

“Membangun prajurit TNI Angkatan Darat (AD) yang andal perlu terus dilakukan melalui pendidikan, penugasan lapangan, maupun kegiatan khusus untuk dapat meningkatkan profesionalitas, menguasai teknologi, mampu berpikir strategis, dan berjiwa Indonesia,” ungkapnya.

Puan mengatakan itu saat memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Tribun Gedung E Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Puan Harap Vaksinasi Anak Bentuk Imunitas Kuat untuk Lawan Covid-19

Dia mengatakan, DPR memperhatikan dan berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, punya rumah, dan anak-anak prajurit bisa sekolah.

“Bagaimana prajurit bisa tenang di garda terdepan kalau keluarganya enggak sejahtera?” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Puan menyampaikan, Seskoad sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AD memiliki peran strategis dalam menyiapkan think tank dan pusat pemikiran strategis AD.

Menurutnya, isu nasional yang harus menjadi fokus Seskoad dalam bidang pertahanan matra darat. Pertama tentang medan perang di era disrupsi digital yang terdiri dari ancaman separatisme, terorisme, dan disintegrasi bangsa;

Kedua tentang kemampuan dan kekuatan TNI yang adaptif dalam menghadapi berkembangnya berbagai ancaman.

Baca juga: Berikan Kuliah Umum di Sesko AU Lembang, Puan: Yakinkan TNI Bisa Lindungi Rakyat

Lalu ketiga terkait Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara aspek matra darat yang akan berakhir pada 2024. Untuk itu, Seskoad harus menyiapkan konsep postur TNI AD ke depan.

Konsep tersebut harus memasukkan berbagai faktor perkembangan terakhir, baik dari aspek geopolitik, perkembangan teknologi (IT dan artificial intelligence), serta bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan negara serta operasi militer lainnya.

Puan juga menyadari, membangun postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan seringkali berada dalam situasi yang dinamis, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, hakikat, dan bentuk ancaman.

Perubahan juga disebabkan dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pembiayaan negara.

“Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses evaluasi strategis yang dilakukan secara menyeluruh,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.

Baca juga: Soal PPKM Mikro Darurat, Anggota DPR: Penggantian Nama Bukan Esensi, yang Penting Aksi

Oleh karena itu, dia mengimbau perwira TNI AD melalui Seskoad dapat menggali berbagai strategi geopolitik, strategi diplomasi negara industri alutsista, serta kekuatan dan potensi nasional yang diperlukan untuk membangun pertahanan negara matra darat yang kuat.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com