Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi BEM UI, Ngabalin: Kritik Boleh, tapi Jangan kalau Tanpa Pencerahan untuk Masyarakat

Kompas.com - 29/06/2021, 08:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, mahasiswa boleh memberikan kritik terhadap kinerja presiden dan pemerintah.

Namun, menurutnya mahasiswa tidak boleh memberikan kritik yang tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya menanggapi unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berjudul "Jokowi:The King of Lip Service" di akun media sosialnya.

"Mengkritik boleh, untuk evaluasi sekaligus motivasi apa yang ingin dikejar dan yang akan dilakukan pemerintah dan Bapak Presiden," ujarnya dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya "Serbet Ngabalin" yang dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

"Tapi ciri mahasiswa tidak boleh menggunakan data fakta yang tidak memberikan pencerahan ke masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Saat BEM UI Kritik Jokowi, Rektorat Meradang, Birokrat Kampus Dinilai Terkurung di Menara Gading

Terlebih, kata Ngabalin, apabila kritik yang disampaikan menggunakan frase, diksi dan penilaian yang tidak tepat dalam kapasitas sebagai mahasiswa.

Menurutnya, mahasiswa merupakan representasi dari masyarakat yang ke depannya akan menjadi pemimpin bangsa.

"Bukan mahasiswa namanya kalau tidak kritis. Tetapi di era keterbukaan ini kita harus dibekali dengan kemampuan analisa yang tajam, berdasarkan argumen yang baik dan dasar yang cukup," tegasnya.

Ngabalin pun menyinggung sejumlah isu yang disebut mahasiswa mengindikasikan Presiden Jokowi suka mengobral janji.

Salah satunya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU ITE.

Menurut Ngabalin, perdebatan mengenai dua isu itu sudah selesai.

"Soal KPK sudah selesai kita bahas. Kalau kita menyoriti soal UU ITE, sekarang presiden meminta harus dibicarakan lagi agar pasal-pasal dan ayat-ayat yang multitafsir itu jangan sampai menciderai orang. Karena presiden menghargai proses demokrasi yang terjadi sekarang ini," tambahnya.

Baca juga: BEM UI Causes Stir For Lampooning Indonesian President Joko Widodo

Sebelumnya, BEM UI mempublikasikan postingan berjudul "Jokowi: The King of Lip Service" di akun media sosial mereka.

Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji.

Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Usai unggahan tersebut ramai dibicarakan, pihak rektorat UI pun sudah melakukan pemanggilan kepada 10 mahasiswa pada hari Minggu (27/6/2021).

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi (KIP) UI, Amelita Lusia menyebut, pemanggilan itu merupakan bagian dari langkah pembinaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com