Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Pemerintah Diminta Tetapkan Kebijakan WFH 100 Persen

Kompas.com - 28/06/2021, 12:12 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan work from home (WFH) seratus persen.

Penyebabnya, kata Dicky, angka positivity rate di Indonesia masih tinggi yaitu 26.83 persen berdasarkan data Minggu (27/6/2021).

“Kalau pemerintah bicara PPKM, WFH-nya 100 persen saja, dirumahkan semuanya, kecuali yang bekerja di sektor esensial seperti fasilitas kesehatan, keamanan atau kaitannya dengan makanan,” ungkap Dicky pada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

Dicky menjelaskan dengan tingkat positivity rate tersebut, artinya dari 5 orang terdapat setidaknya 1 orang terinfeksi virus corona.

Baca juga: Vaksin Sinovac Disetujui untuk Anak saat Kasus Covid-19 pada Anak Mulai Naik

“Artinya kita bisa bertemu dengan orang yang positif dari mobilitas kita, itulah sebabnya harus dibatasi mobilitas interaksinya,” kata dia.

Dicky berharap pemerintah segera menerapkan WFH total, dan untuk masyarakat yang bekerja di bidang informal tetap harus menerapkan protokol 5 M dengan ketat, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. 

Ia juga meminta program vaksinasi terus ditingkatkan, apalagi saat ini bisa diberikan pada anak-anak.

“Kemudian vaksinasi tingkatkan, termasuk yang sekarang ada pada anak kecil,” imbuh dia.

Jika berbagai upaya tidak segera dilakukan pemerintah, dan masyarakat tidak taat prokes, Dicky khawatir ke depan kasus kematian akan meledak.

“(angka kematian) bisa meningkat, kita sekarang sudah 400 an (kematian) itu luar biasa. Bisa meningkat sampai 1.000 (kematian),” ucapnya.

Dicky memaparkan, jika angka kematian meledak, Indonesia berada di situasi buruk karena fasilitas kesehatan kolaps, dan bisa menimbulkan situasi kaos dan panik.

“Situasi buruk, kaos, situasi panik, menyebabkan orang berpikir pendek, segala pilihan dipilih di terabas tanpa mempertimbangkan positif, negative, itu makin membuat situasi buruk,” pungkas dia.

Diketahui berdasarkan data yang didapatkan Kompas.com, dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (27/6/2021) kemarin, tercatat jumlah kasus aktif menembus 207.685 kasus.

Angka ini merupakan angka yang tertinggi selama Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Baca juga: Target Indonesia Bebas Covid-19 pada 17 Agustus di Tengah Lonjakan Kasus Baru

Selain itu berdasarkan data dari worldometers.info/coronavirus/ yang didapatkan Kompas.com, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di dunia setelah Rusia.

Tercatat sejak Sabtu (26/6/2021) hingga Minggu terdapat 409 masyarakat tutup usia akibat Covid-19.

Sementara itu Rusia mencatat terdapat 599 orang yang meninggal karena infeksi virus corona selama 24 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com