Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Menteri Keuangan, Wapres Bahas Pendanaan Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 17/06/2021, 17:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas tentang pendanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, pada Kamis (17/6/2021).

Adapun, Ma'ruf merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan di Papua berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Hari ini Wapres memanggil Menteri Keuangan berbicara khusus mengenai pendanaan Papua untuk tahun 2021 karena berdasarkan Inpres, Wapres bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pembangunan dan kesejahteraan Papua," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi seusai pertemuan, Kamis.

Baca juga: Luncurkan Pelaksanaan Perpres RAN PE, Wapres Tekankan Pentingnya Stabilitas Keamanan

Ia mengatakan, pembahasan pendanaan tersebut dilakukan mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni tetapi belum ada pergerakan untuk melakukan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Wapres, kata dia, menginginkan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa segera dilakukan.

"Karena pembangunan Papua ada di berbagai kementerian lembaga, itulah yang harus dikonsolidasi," kata dia.

Tidak akan lama lagi, ujar Masduki, pada akhir Juni atau awal Juli, Wapres Ma'ruf juga akan mengusulkan kepada Presiden untuk segera menggelar rapat terbatas.

Terutama dalam mengkonsolidasikan rencana pembangunan di Papua tersebut agar dipercepat berdasarkan dana-dana yang ada di APBN.

Baca juga: Wapres: Isu Terorisme Tingkatkan Ketidakpastian

Setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan ini, selanjutnya akan ada koordinasi lainnya dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pelaksanaan pembangunan di Papua bisa dipercepat.

Terlebih, sebelumnya Wapres juga telah bertemu dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk membahas tentang keamanan di Papua.

"Jadi tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan dan seterusnya, penanganan keamanan satu pihak dan kesejahteraan di pihak lain akan terus dijalankan. Itu juga dalam rangka Wapres akan berkunjung ke Papua pada saatnya," ucap Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com