Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sebut Polri Telah Selesaikan 1.864 Perkara Melalui Restorative Justice

Kompas.com - 16/06/2021, 15:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri telah menyelesaikan 1.864 perkara melalui restorative justice atau keadilan restoratif dalam 100 hari pertamanya sebagai kapolri.

"Penerapan restorative justice, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, dari 52.590 perkara, 1.864 yang telah kami restro (selesaikan melalui restorative justice)," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

Listyo mengatakan, program restorative justice tersebut sesuai dengan janjinya untuk mengedepankan penegakan hukum yang progresif, memberi rasa keadilan, serta tidak bersifat transaksional.

Ia menuturkan, Polri akan terus mengedepankan penyelesaian perkara melalui restorative justice sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.

"Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan cara dimusyawarahkan atau diproses, tentunya aturan-aturannyanya sudah kita buat, sepanjang ini kemudian disepakati oleh dua belah pihak, tentunya maka restorative justice kita berikan," kata dia.

Baca juga: 100 Hari Kapolri Listyo Sigit: Restorative Justice, SIM Online, hingga Virtual Police

Di samping itu, Listyo juga menyebut Polri telah melayangkan teguran terhadap 419 konten di dunia maya melalui program virtual police atau polisi virtual.

Ia mengatakan, program tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar Polri lebih selektif dalam menangani pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengedepankan restorative jutive.

Ke depannya, Polri akan meningkatkan edukasi di dunia maya dengan membuat pop up atau iklan layanan masyarakat di berbagai platform.

"Sehingga kemudian terkait dengan bagaimana menggunakan ruang siber agar tetap beretika ini tentunya akan terus kita akan gelorakan," ujar Listyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com