Wapres: Kita Tidak Boleh Pertentangkan Pancasila dan Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan jangan ada pihak yang mempertentangkan Pancasila dan agama.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat hadir di acara bedah buku Darul Mitsaq: Indonesia Negara Kesepakatan, Pandangan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin yang digelar secara daring, Senin (7/6/2021).

Ma'ruf menjelaskan, sebagai dasar negara yang telah disepakati para pendiri bangsa, Pancasila tidak bertentangan dengan agama, khususnya Islam.

Baca juga: Puan Nyatakan Indonesia Akan Jadi Bangsa Besar Jika Pegang Teguh Pancasila

"Oleh karena itu, kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama atau perintah memilih Pancasila atau Al Quran," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, kelima sila yang ada dalam Pancasila sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Bahkan, kata dia, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa secara eksplisit menunjukkan, Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberadaan agama.

Lebih lanjut menyinggung soal buku, Ma'ruf mengatakan, moderasi beragama dalam bingkai Darul Mitsaq di Indonesia meliputi empat hal.

Baca juga: Ajak Masyarakat Tanamkan Nilai Pancasila, Sufmi Dasco: Niscaya Indonesia Jadi Negara Kuat

"Yaitu toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap budaya lokal dan perkembangan zaman," kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, toleransi merupakan sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain.

Kemudian tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan meskipun berbeda agama.

"Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik," kata dia.

Selanjutnya soal komitmen kebangsaan terutama berbentuk pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia.

Baca juga: Pancasila, antara Ide dan Praktik dalam Bernegara

Terakhir, soal pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi-kultural dan multi-agama serta perkembangan zaman yang semakin maju.

"Gagasan saya tentang Darul Mitsaq memang didorong untuk memberikan legitimasi keagamaan (Islam) terhadap ideologi dan sistem NKRI karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim," ucap dia.