Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Usul Ada TWK di Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham

Kompas.com - 07/06/2021, 14:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI mengadakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai-pegawainya.

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham, Kejagung, dan Polri yang membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2022, Senin (7/6/2021).

"Saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK, kalau boleh di Kejaksaan, Kepolisian dan (Kementerian) Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini," kata Benny dalam rapat, Senin.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka soal Polemik TWK, Ini Penjelasan KPK

Politikus Partai Demokrat tersebut menuturkan, usul menyelenggarakan TWK itu ia sampaikan bukan agar tiga institusi di atas dapat memecat atau memberhentikan pegawai-pegawai tertentu.

"Tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional supaya ada militansi. Dan saya tidak melihat itu ada di sini, saya tidak, atau mungkin saya tidak nangkap," ujar Benny.

Ia pun berpendapat, TWK bagi pegawai Kemenkumham, Kejagung, dan Polri dapat menjadi bagian dari pembinaan dan agenda reformasi kultural di setiap institusi.

"Ini kan dulu kalau saya tidak salah bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi, kan gitu, yang kemudian Bapak Jokowi melanjutkan itu dengan revolusi mental," kata dia.

Baca juga: Giri Suprapdiono Sebut Firli Berpotensi Tak Lolos jika Ikut TWK

Menanggapi usulan Benny, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan, setiap anggota Polri telah menjalani TWK saat mereka mengikuti proses seleksi masuk Polri.

Ia mengatakan, tes serupa juga dilakukan setiap ada kenaikan pangkat bagi anggota Polri.

"Kita memang tidak khusus membuat anggaran seperti untuk tes wawasan kebanggsaan, tidak membuat anggaran, tapi setiap pendidikan itu sudah ada maupun untuk kenaikkan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri," ujar Gatot.

Baca juga: Pesimistis MK Atasi Polemik TWK, Refly Harun: Sudah Terlalu Selingkuh dengan Kekuasaan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com