Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Usul Ada TWK di Polri, Kejaksaan, dan Kemenkumham

Kompas.com - 07/06/2021, 14:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI mengadakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai-pegawainya.

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham, Kejagung, dan Polri yang membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2022, Senin (7/6/2021).

"Saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK, kalau boleh di Kejaksaan, Kepolisian dan (Kementerian) Kumham juga dilakukan hal yang sama dan juga harus ada anggarannya di sini," kata Benny dalam rapat, Senin.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka soal Polemik TWK, Ini Penjelasan KPK

Politikus Partai Demokrat tersebut menuturkan, usul menyelenggarakan TWK itu ia sampaikan bukan agar tiga institusi di atas dapat memecat atau memberhentikan pegawai-pegawai tertentu.

"Tapi benar-benar dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional supaya ada militansi. Dan saya tidak melihat itu ada di sini, saya tidak, atau mungkin saya tidak nangkap," ujar Benny.

Ia pun berpendapat, TWK bagi pegawai Kemenkumham, Kejagung, dan Polri dapat menjadi bagian dari pembinaan dan agenda reformasi kultural di setiap institusi.

"Ini kan dulu kalau saya tidak salah bagian dari agenda reformasi kultural di setiap institusi, kan gitu, yang kemudian Bapak Jokowi melanjutkan itu dengan revolusi mental," kata dia.

Baca juga: Giri Suprapdiono Sebut Firli Berpotensi Tak Lolos jika Ikut TWK

Menanggapi usulan Benny, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan, setiap anggota Polri telah menjalani TWK saat mereka mengikuti proses seleksi masuk Polri.

Ia mengatakan, tes serupa juga dilakukan setiap ada kenaikan pangkat bagi anggota Polri.

"Kita memang tidak khusus membuat anggaran seperti untuk tes wawasan kebanggsaan, tidak membuat anggaran, tapi setiap pendidikan itu sudah ada maupun untuk kenaikkan pangkat sudah masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri," ujar Gatot.

Baca juga: Pesimistis MK Atasi Polemik TWK, Refly Harun: Sudah Terlalu Selingkuh dengan Kekuasaan

Seperti diketahui, TWK kini menjadi sorotan setelah 75 pegawai KPK dinonaktifkan karena dinyatakan tidak lulus TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Terbaru, KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan diberhentikan sedangkan 24 pegawai lainnya akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi ASN meski masih ada potensi diberhentikan jika tidak lolos.

Adapun sebanyak 1.271 pegawai KPK yang lolos TWK telah dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021).

TWK di KPK menuai polemik karena dianggap menyasar sejumlah individu, baik mereka yang sedang menangani kasus besar atau dinilai sulit diatur oleh pimpinan KPK.

Namun, Ketua KPK Firli Bahuri telah membantah tudingan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com