Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Izinkan Penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2

Kompas.com - 31/05/2021, 17:54 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memberikan izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2. Kompetisi bakal digelar pada Juli 2021 sampai Maret 2022.

"Dari hasil diskusi, kami memutuskan memberikan izin keramaian dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," kata Sigit dalam konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Ia mengatakan, pemberian izin penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 ini berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Piala Menpora beberapa waktu lalu.

Baca juga: Polri Tunggu Konfirmasi Baintelkam Soal Izin Penyelenggaraan Liga 1

Menurut Sigit, kompetisi Piala Menpora berlangsung baik, meski ditemukan adanya peristiwa arak-arakan saat pertandingan berakhir.

"Penyelenggaran liga sepak bola beberapa waktu lalu tentu menjadi bagian dari evaluasi kami," tuturnya.

Sigit menegaskan, Polri akan terus memantau penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2.

Ia mengatakan, evaluasi segera digelar jika ada pelanggaran protokol kesehatan selama kompetisi berlangsung.

Sementara itu, terkait izin penonton, Sigit mengatakan Polri mempertimbangkan situasi pandemi hingga Juli mendatang.

"Kalau angka bisa dikendalikan tentu kami akan melihat apakah ada kelonggaran, tapi tentu tetap dengan protokol kesehatan. Akan kami lihat dulu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama PSSI, PT LIB, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk membahas persiapan pelaksanaan liga.

Baca juga: Kisah Pesepak Bola Liga 1 Bertahan Hidup Saat Kompetisi Vakum: Banting Setir Bisnis Konfeksi hingga Jual Mahar

Ia mengaakan, pelaksanaan liga akan berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang diselenggarakan di masa normal sebelum pandemu.

"Sekarang karena pandemi maka diputuskan dengan sistem bubble dan semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa dengan beberapa klaster," kata Amali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com