Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Siapkan Langkah Pengamanan

Kompas.com - 25/05/2021, 16:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan setelah munculnya isu dugaan kebocoran data milik BPJS Kesehatan.

Ali mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan BPJS Kesehatan di antaranya menginvestigasi dugaan peretasan sambil mengamankan titik akses untuk mencegah terjadinya kebocoran data.

"Melakukan investigasi dugaan adanya peretasan dan tentu dibantu oleh BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) dan juga melakukan upaya pengamanan titik akses antara lain dengan melakukan penutupan sementara aplikasi yang berisiko," kata Ali dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Dirut Sebut Data yang Bocor Belum Tentu Berasal dari BPJS Kesehatan

Ali mengatakan, BPJS Kesehatan juga telah menunda kerja sama terkait pertukaran data untuk sementara waktu serta menguatkan sistem keamanan teknologi informasi terhadap risiko gangguan keamanan data.

Tidak hanya itu, Ali menyebut, BPJS Kesehatan tengah menyiapkan mitigasi terhadap hal-hal yang bisa mengganggu keamanan data.

"Antara lain dengan mencoba penerapan pengembangan biometric fingerprint dan kita sedang sekarang mengembangkan juga dengan face recognition untuk proses pelayanan dan administrasi," ujar Ali.

Ia pun memastikan, kasus kebocoran data ini tidak mengganggu pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan.

"Sehingga kita imbau masyarakat tetap tenang dan bisa memanfaatkan pelayanan seperti biasa," kata dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, sampel data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor diduga merupakan data BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data, Dirut BPJS Kesehatan: Layanan Tetap Optimal

Ia menyebut, ada kesamaan strukur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan dalam data yang bocor.

Kasus kebocoran data itu pun kini tengah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri.

"Sejak isu bergulir saya sudah perintahkan Dirtipidsiber untuk melakukan lidik hal tersebut," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Adriansyah, Minggu (23/5/2021), dikutip dari Antara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com