Dugaan Kebocoran Data, Dirut BPJS Kesehatan: Layanan Tetap Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjamin layanan terhadap peserta baik di fasilitas kesehatan maupun untuk proses administrasi lainnya tetap berjalan optimal.

Ia menegaskan, pihaknya berupaya maksimal agar data pribadi peserta dan data lainnya tetap terlindungi, meski ada dugaan kebocoran data yang disebut identik dengan data BPJS Kesehatan.

"Kami memastikan bahwa pelayanan kepada peserta baik di fasilitas kesehatan maupun untuk proses administrasi lainnya tetap berjalan optimal," kata Ali dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data 279 Juta WNI, BPJS Kesehatan Tempuh Langkah Hukum

Bertalian dengan itu, saat ini BPJS Kesehatan tengah melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital.

Selain itu, lanjut Ali, BPJS Kesehatan melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang menganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi.

"Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem," tuturnya.

Ali mengatakan, BPJS Kesehatan selalu berupaya melindungi data pribadi peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan, standar, dan undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Klaim Sistem Keamanan Datanya Sesuai Standar dan Berlapis

Dia mengklaim sistem keamanan data di BPJS Kesehatan telah sesuai standar dengan pengamanan berlapis-lapis.

"Sistem keamanan data sesuai standar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi dan impelementasi control objectives for information technology, serta menjalankan security operation center yang bekerja 24 jam selama tujuh hari untuk melakukan pengamatan jika ada hal-hal mencurigakan," kata dia.

Ali pun menyatakan, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pertahanan.

Pihaknya juga telah membuat laporan ke Bareskim Polri terkait dugaan kebocoran data 279 juta WNI.

Baca juga: Usai Koordinasi BPJS Kesehatan, Menko PMK Minta Masyarakat Tak Khawatir Bocornya Data

Sebab, kata Ali, ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Dan merugikan BPJS Kesehatan baik secara materil maupun imateriil," kata Ali.