Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Rencana Aksi atas Tujuh Prioritas Percepatan Pembangunan di Papua

Kompas.com - 25/05/2021, 14:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah serius dalam memajukan Papua agar sejajar dengan daerah lainnya.

Adapun pemerintah telah membuat kebijakan mengenai percepatan pembangunan di Papua, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kemudian, Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Pemerintah serius dalam mengimplementasikan komitmennya untuk memajukan Papua dan seluruh warganya, sejajar dengan daerah lainnya di Tanah Air," ujar Ma'ruf, dalam acara Inaugurasi Putra/Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas untuk Berkarya di BUMN, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Unjuk Rasa di Depan PN Jaktim, Massa Tuntut 2 Aktivis Papua Dibebaskan

Ma'ruf menuturkan, pemerintah sedang memfinalisasi rencana aksi sebagai tindak lanjut inpres yang mencakup tujuh bidang prioritas.

Tujuh bidang prioritas itu adalah penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, program aksi disusun dengan semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, sistem dan desain baru, serta cara kerja yang lebih efektif," kata dia.

Rencana aksi bertujuan untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi warga Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun mengapresiasi dilantiknya putra-putri terbaik Papua untuk dapat memberikan kontribusinya di BUMN, termasuk juga di kementerian atau lembaga lainnya.

"Saya yakin kita semua turut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan sebagai wujud dukungan dan keberpihakan kepada saudara-saudara dari Tanah Papua," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Berpikir Memberlakukan Darurat Sipil atau Militer di Papua

Namun, Ma'ruf menekankan, komitmen memajukan Papua tersebut tidak mungkin dapat terlaksana tanpa dukungan masyarakat.

Oleh karena itu ia berharap seluruh pihak memberikan dukungan terbaiknya terhadap komitmen tersebut.

"Termasuk menjaga suasana kondusif agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dapat secepatnya terlaksana dan memberikan hasil serta manfaat yang nyata," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com