Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sayangkan Menkes dan Kepala BPOM Tak Hadiri Rapat, Komisi IX: Jangan Kebiasaan Terulang Lagi

Kompas.com - 20/05/2021, 17:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito tak menghadiri rapat kerja dan dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Kamis (20/5/2021) siang.

Atas hal tersebut, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyayangkannya.

Padahal, sesuai agenda, rapat tersebut meminta kehadiran Menteri Kesehatan, BPOM, PT Bio Farma dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI).

"Menteri Kesehatan tidak dapat menghadiri rapat tersebut karena bertepatan dengan pembahasan program kerja dan anggaran Kemenkes Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di luar kota beserta jajaran kementerian kesehatan," kata Felly saat membacakan surat dari Kemenkes, dalam rapat yang dipantau secara daring, Kamis.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Tidak hadirnya Menkes kemudian diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Slamet.

Sementara itu, Kepala BPOM Penny Lukito yang juga berhalangan hadir diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Reri Indriani.

Atas ketidakhadiran tersebut, Felly meminta kejadian serupa tidak terulang kembali.

Ia meminta agar Menkes dan Kepala BPOM hadir karena membahas kinerja di kementerian dan lembaga tersebut.

"Rapat-rapat berikutnya tentunya beda. Kami tentunya harus meminta Pak Menteri sendiri yang harus hadir. Jangan kebiasaan yang seperti ini terulang lagi. Sudah beberapa kali memang Pak Menteri tidak ada," ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Adapun rapat tersebut sedianya mengagendakan tiga hal yaitu Perkembangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 termasuk strategi Pemerintah untuk ketersediaan Vaksin Covid-19.

Kedua, keamanan dan efektivitas Vaksin Covid-19 yang digunakan dalam Program Vaksinasi. Ketiga, Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Tidak hadirnya Menkes dan Kepala BPOM pun membuat sejumlah anggota Komisi IX menyarankan agar rapat ditunda.

Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan, rapat itu pun dilanjutkan dan mendengarkan pemaparan dari PT Bio Farma dan Komnas KIPI.

"Dengan disampaikannya anggota yang hadir secara fisik maupun virtual, saya mohon maaf untuk Kemenkes dan BPOM apa yang diminta untuk pimpinan dan anggota, kami hanya bisa melanjutkan rapat dengar mendengar dari undangan lain yang hadir yaitu Bio Farma dan Komnas KIPI," tutur Felly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com