Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Kompas.com - 17/05/2021, 14:54 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut mobilitas masyarakat di tempat wisata meningkat selama masa libur Lebaran.

Peningkatan terjadi di sejumlah daerah dengan persentase mencapai 38 hingga 100 persen.

"Seminggu sebelum Lebaran dan empat hari di akhir pekan pada saat Lebaran yang kenaikannya 38-100 persen, terutama di Jakarta, kemudian juga di Subang, dan Pangandaran," kata Airlangga, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Disparbud Jabar Ancam Tutup Obyek Wisata yang Tak Terapkan Prokes

Bahkan, kata Airlangga, masih ada sejumlah tempat wisata di zona oranye Covid-19 yang tetap beroperasi selama libur Lebaran.

Padahal, sebelumnya pemerintah telah menginstruksikan agar tempat wisata yang berada di zona oranye dan merah ditutup sementara guna menghindari penularan virus corona.

"Di wilayah oranye beberapa yang masih dibuka dan ini yang kemarin diarahkan kepada pemda untuk menutup lokasi-lokasi (wisata) yang di daerah oranye," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, mobilitas penduduk jelang libur Lebaran kemarin memang relatif tinggi. Di Maluku Utara misalnya, kenaikan mobilitas penduduk hampir mencapai 100 persen, di Sulawesi Barat 74 persen, dan Gorontalo 72 persen.

Baca juga: Pemerintah: 1,5 Juta Warga Nekat Mudik meski Sudah Dilarang

Selain itu, lanjut Airlangga, sebanyak 1,5 juta warga keluar dari Jakarta dan nekat pulang ke kampung halaman selama masa larangan mudik Lebaran.

Mayoritas warga mudik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan sebagian lainnya ke Pulau Sumatera.

"Bahwa kemarin yang mudik, yang keluar dari Jakarta sebesar 1,5 juta, ke Sumatera sekitar 440.000 dan mudik di Jawa sekitar 1.023.290 orang," ungkapnya.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Dengan catatan tersebut, pemerintah terus memantau perkembangan Covid-19. Diharapkan, mobilitas penduduk dalam jumlah besar ini tak berakibat pada peningkatan kasus virus corona.

Pemerintah juga menempuh berbagai upaya untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. Misalnya, melakukan tes acak untuk para pemudik yang kembali dari kampung halaman menuju ke wilayah DKI.

Kemudian, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Tentunya kita berharap bahwa mereka yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang naik itu sudah aman dari Covid," kata Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com