Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Varian Corona B.1.617 Terdeteksi di RI, Anggota DPR: Tingkatkan Disiplin Prokes

Kompas.com - 03/05/2021, 23:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta masyarakat tidak perlu panik atas temuan sejumlah varian baru virus corona hasil mutasi di Indonesia.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa tiga varian virus corona dari luar negeri kini telah masuk di Indonesia.

Ketiganya yakni varian B.1.1.7 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 asal India, serta B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan.

Kendati demikian, menurut Handoyo, bukan berarti masyarakat lantas boleh bersikap biasa saja. Melainkan mesti lebih waspada. 

Baca juga: Kemenkes: Varian B.1.1.7, B.1.617, dan B.1.351 Sudah Masuk Indonesia

"Saya kira ini kita tidak perlu panik, tetapi kita semakin waspada meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/5/2021).

Menurut Rahmad, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu cara menghalau virus tersebut menyebar di masyarakat.

Sebab, pada dasarnya, ia menilai bahwa semua virus dapat bermutasi, termasuk virus corona.

"Perubahan virus itu menjadi satu keniscayaan. Mau menjadi lemah atau semakin tidak kita kehendaki, satu hal yang perlu kita tekankan adalah apapun perubahan karakteristik, apapun perubahan mutasi, yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan," ujarnya.

Rahmad melanjutkan, saat ini pemerintah dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk membumikan protokol kesehatan.

Khusus kepada pemerintah, dalam setiap kesempatan, dapat ditekankan pentingnya protokol kesehatan yaitu 5M mulai dari mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Baca juga: Petugas dan Pejabat RSUCM Aceh Utara Positif Corona, Ruang Perawatan Hampir Penuh

"Sehingga ketika sudah masuk Indonesia, harapannya ya mutasi virus itu tidak bisa berkembang, tidak bisa menular ke tempat yang lain karena kita sudah disiplin protokol kesehatan," ucapnya.

"Tetapi karena virus itu sudah masuk ke Indonesia, maka tidak ada lain, harga mati, dalam rangka menangkal virus itu dengan cara protokol kesehatan," sambung dia.

Bukan tanpa alasan, pentingnya disiplin protokol kesehatan menjadi harga mati dalam rangka perang melawan Covid-19 agar Indonesia tidak bernasib sama seperti di India.

Rahmad mengingatkan bagaimana kondisi di India akibat abai dan lalai menerapkan protokol kesehatan, maka mengalami gelombang 'tsunami' Covid-19.

"Kalau kita abai, sekali lagi, saya ingatkan kepada masyarakat bahwa India menjadi cermin kita. Masyarakatnya abai, kemudian lalai terhadap prokes ya dampaknya seperti itu," kata Rahmad.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com