Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Varian Corona B.1.617 Terdeteksi di RI, Anggota DPR: Tingkatkan Disiplin Prokes

Kompas.com - 03/05/2021, 23:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta masyarakat tidak perlu panik atas temuan sejumlah varian baru virus corona hasil mutasi di Indonesia.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa tiga varian virus corona dari luar negeri kini telah masuk di Indonesia.

Ketiganya yakni varian B.1.1.7 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 asal India, serta B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan.

Kendati demikian, menurut Handoyo, bukan berarti masyarakat lantas boleh bersikap biasa saja. Melainkan mesti lebih waspada. 

Baca juga: Kemenkes: Varian B.1.1.7, B.1.617, dan B.1.351 Sudah Masuk Indonesia

"Saya kira ini kita tidak perlu panik, tetapi kita semakin waspada meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/5/2021).

Menurut Rahmad, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu cara menghalau virus tersebut menyebar di masyarakat.

Sebab, pada dasarnya, ia menilai bahwa semua virus dapat bermutasi, termasuk virus corona.

"Perubahan virus itu menjadi satu keniscayaan. Mau menjadi lemah atau semakin tidak kita kehendaki, satu hal yang perlu kita tekankan adalah apapun perubahan karakteristik, apapun perubahan mutasi, yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan," ujarnya.

Rahmad melanjutkan, saat ini pemerintah dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk membumikan protokol kesehatan.

Khusus kepada pemerintah, dalam setiap kesempatan, dapat ditekankan pentingnya protokol kesehatan yaitu 5M mulai dari mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Baca juga: Petugas dan Pejabat RSUCM Aceh Utara Positif Corona, Ruang Perawatan Hampir Penuh

"Sehingga ketika sudah masuk Indonesia, harapannya ya mutasi virus itu tidak bisa berkembang, tidak bisa menular ke tempat yang lain karena kita sudah disiplin protokol kesehatan," ucapnya.

"Tetapi karena virus itu sudah masuk ke Indonesia, maka tidak ada lain, harga mati, dalam rangka menangkal virus itu dengan cara protokol kesehatan," sambung dia.

Bukan tanpa alasan, pentingnya disiplin protokol kesehatan menjadi harga mati dalam rangka perang melawan Covid-19 agar Indonesia tidak bernasib sama seperti di India.

Rahmad mengingatkan bagaimana kondisi di India akibat abai dan lalai menerapkan protokol kesehatan, maka mengalami gelombang 'tsunami' Covid-19.

"Kalau kita abai, sekali lagi, saya ingatkan kepada masyarakat bahwa India menjadi cermin kita. Masyarakatnya abai, kemudian lalai terhadap prokes ya dampaknya seperti itu," kata Rahmad.

"Sudah bermutasi, kemudian semakin berisiko, akhirnya gelombang tsunami Covid-19 yang diakibatkan oleh masyarakat. Banyak korban berjatuhan, paparan semakin meningkat tajam, menjadi pilu bagi kita sebagai warga dunia," ungkapnya.

Ia menambahkan, di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Rahmad berharap, pemerintah dapat mempercepat proses pengadaan vaksinasi untuk seluruh masyarakat dimulai dari mereka yang mendapatkan prioritas.

"Paling tidak, skala prioritas kepada para tenaga kesehatan. Kemudian para pihak yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan Covid-19 itu harus segera mendapatkan vaksin," tuturnya.

Baca juga: Menkes Sebut Mutasi Virus Corona Asal India, Inggris, dan Afrika Selatan Sudah Masuk Indonesia, Total 16 Kasus

Selain itu, ia juga berharap keberadaan vaksin dapat diperbanyak oleh pemerintah. Sebab, vaksin dinilai menjadi salah satu alat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari virus.

Dalam memperbanyak stok vaksin, kata Rahmad, pemerintah dapat bekerja sama dengan vendor lainnya.

"Saya mendorong kepada pemerintah untuk penambahan kerja sama vaksin dengan vendor-vendor yang lain. Sehingga kita meningkatkan stok terhadap keberadaan jumlah vaksin agar semakin banyak pula masyarakat kita yang divaksinasi," harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com