Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fokus Cegah Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Perketat Kepulangan Pekerja Migran

Kompas.com - 30/04/2021, 15:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini sedang fokus mencegah masuknya varian baru virus corona penyebab Covid-19 yang muncul di beberapa negara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan, salah satu cara yang dilakukan adalah mewaspadai kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jelang Lebaran 2021.

Muhadjir mengatakan, kepulangan PMI ke Tanah Air tidak bisa ditolak karena kontrak sebagian besar para pekerja itu sudah habis.

Baca juga: Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Semua Provinsi Indonesia

"Itu memang tidak bisa ditolak karena mereka kontraknya sudah habis. Tapi dia harus diwaspadai betul karena sekarang ini pemerintah Indonesia sedang fokus mencegah masuknya varian baru," kata Muhadjir dalam kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (30/4/2021).

Antisipasi kedatangan dari luar negeri tersebut dilakukan mengingat saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa negara.

Selain juga adanya varian baru virus corona yang disebut lebih menular. 

"Varian baru itu diketahui jauh lebih berbahaya dari varian sebelumnya," kata dia.

Oleh karena itu, ujar dia, pemerintah saat ini memperketat kedatangan orang dari luar negeri, termasuk para pekerja migran.

Mereka yang datang dari luar negeri harus menjalani karantina lebih ketat lagi daripada sebelumnya.

Baca juga: 1,6 Juta Kasus Covid-19 RI dan Antisipasi Masuknya Varian Baru Virus Corona...

Pasalnya gejala inkubasi virus tersebut berbeda dengan proses kemunculan virus penyebab Covid-19 sebelumnya.

"Kalau dulu 5 hari sudah dinyatakan aman, berarti kalau sudah tidak ada gejala sudah aman. Sekarang tidak. Sekarang bisa 10 hari muncul gejalanya. Karena variannya baru dan dari berbagai negara," kata Muhadjir.

India, kata dia, merupakan negara yang lebih diwaspadai karena di negara tersebut tengah terjadi lonjakan kasus yang sangat parah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com