Cerita Menko PMK soal Komunikasi Tak Nyambung Bupati di Papua dan Warga karena Bahasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Papua dan menyaksikan komunikasi yang terlihat tidak nyambung antara bupati dengan warganya akibat bahasa yang berbeda.

Saat itu, ia berkunjung ke Pegunungan Bintang untuk meresmikan bangunan SMP di sebuah distrik.

Usai meresmikan, rombongan Muhadjir bersama Bupati dicegat oleh warga yang berdemo.

Baca juga: Menko PMK Sebut Sampai Sekarang Pemerintah Masih Perlu Kerja Keras Atasi Kemiskinan di Papua

Bupati pun langsung menghampiri warga tersebut untuk berkomunikasi dan memintanya untuk tetap di dalam mobil.

"Feeling saya sebenarnya tidak nyambung bahasa antara Pak Bupati dengan warga itu. Setelah Pak Bupati masuk mobil, saya tanya, 'Pak Bupati, itu masyarakat minta apa?'" cerita Muhadjir di acara Peluncuran Website Dokumentasi Papua dan Diskusi Empat Dekade Kiprah LIPI di Papua secara virtual, Senin (3/5/2021).

"Pak Bupati jawab, 'Biasa mereka minta jalan, itu biasanya begitu. Kalau sudah kita bangunkan sekolah begini, kemudian dia biasanya minta dibangunkan jalan'," kata Bupati saat itu.

Baca juga: AJI: Ada 114 Kasus Kekerasan Jurnalis di Papua Sepanjang 20 Tahun Terakhir

Kemudian Muhadjir pun menyampaikan pemikirannya bahwa menurut dia pembicaraan Bupati dengan warga tersebut tidak berjalan dengan baik.

Ia pun mendapat jawaban mengejutkan dari Bupati tersebut karena saat menghadapi warga tersebut ada 7 bahasa yang dipakai.

"Apa Pak Bupati paham yang dimaksud? Jawabnya, 'Ya enggak juga, saya kira-kira saja. Biasanya memang begitu'," kata Muhadjir mengulang kalimat Bupati tersebut.

Hal tersebut pun menurut Muhadjir menjadi masalah yang harus diselesaikan sehingga ia pun mengusulkan untuk ada bahasa utama yang digunakan di Papua.

Baca juga: Ada Beragam Bahasa di Papua, Menko PMK Usulkan Ada Bahasa Utama

Pasalnya, bahasa di Papua sangat banyak bahkan antar distrik saja hampir memiliki bahasa yang berbeda.

"Saya pernah mengusulkan, sebaiknya ada bahasa utama kalau bisa di Papua itu yang disepakati oleh seluruh warga," kata Muhadjir.

"Mungkin tidak harus satu tapi dua atau tiga bahasa utama yang digunakan, sehingga komunikasi antar warga bisa dibangun lebih baik," ujar dia.

Muhadjir menilai, salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah bahasa karena begitu beragamnya bahasa yang mereka miliki.

Namun, bahasa utama yang diusulkannya tanpa melupakan bahasa-bahasa yang sudah ada tersebut sehingga harus tetap dilestarikan.

"Tetapi bagaimana supaya ada bahasa utama yang bisa menjadi bahasa mereka semua. Tapi menurut saya juga ada untungnya karena bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan digunakan oleh hampir semua warga Papua, mulai dari yang paling bawah hingga paling atas," ucap dia.