Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Penyuntikan Vaksin Covid-19 Baru 19 Juta Dosis, Harus Kita Kejar

Kompas.com - 29/04/2021, 08:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penyuntikan vaksin Covid-19 baru 19 juta dosis hingga 27 April 2021.

Jokowi mengingatkan, target vaksinasi pemerintah yakni sebanyak 70 juta orang bisa disuntik vaksin pada Juli 2021 mendatang

"Sampai 27 April, yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang," ujar Jokowi dalam pengarahan secara virtual kepada kepala daerah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong dan Ketersediaan Vaksin Covid-19 yang Jadi Kendala

Oleh karena itu, kepala negara mengingatkan agar vaksinasi massal Covid-19 di daerah jangan sampai terhenti.

Sebab, pemerintah pusat telah berupaya mengadakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

"Saya titip terus soal vaksinasi massal, daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah menyiapkan vaksinasi," kata Jokowi.

"Kalau ada vaksinnya jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen, segera disuntikan ke beberapa target (jika vaksin sudah disalurkan ke daerah)," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai negara.

Baca juga: Anhui Siap Kirim 10-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 ke Indonesia Juni-Juli 2021

Namun, vaksin tersebut datang secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Diperkirakan, vaksin akan tiba di Tanah Air dalam jumlah besar pada pertengahan tahun ini.

"Ini awal-awal ini baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa per bulan 60 juta, 70 juta (dosis)," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Jokowi mengatakan, 426 juta dosis vaksin itu diperuntukkan bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa.

Jumlah tersebut tidaklah sedikit. Oleh karena itu, kata Jokowi, vaksinasi dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Seputar Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, penyuntikan vaksin sudah mulai menyasar ke petugas pelayan publik dan kelompok lanjut usia.

Jokowi pun meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi untuk tempat-tempat yang interaksi masyarakat dan mobilitasnya tinggi.

Sebab, di tempat tersebut, potensi penularan virus corona cenderung lebih tinggi.

"Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antar orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan," ujar Jokowi.

Ia menyebut, penting bagi kepala daerah mengawal vaksinasi. Sebab, program ini diharapkan membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas sehingga dapat mengakhiri pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com