Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Bamsoet, Amnesty: Elite Harus Hati-hati Beri Pendapat soal Papua

Kompas.com - 28/04/2021, 13:54 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta elite politik untuk berhati-hati dalam memberikan pendapat terkait situasi konflik yang sedang terjadi di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Usman menanggapi pendapat Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Dalam pernyataannya, Bamsoet meminta KKB ditumpas habis, sementara urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dibicarakan kemudian.

Baca juga: Berkaca dari Aceh, Pemerintah Didorong Gunakan Pendekatan Lunak di Papua

"Elite politik harus hati-hati dalam memberikan pendapat terkait saran kebijakan atas permasalahan Papua. Saya menyarankan agar Bamsoet mengundang para anggota DPR dan DPD yang selama ini aktif membahas masalah Papua," tutur Usman pada Kompas.com, Rabu (28/4/2021).

Usman menjelaskan sebaiknya para elite politik dan pemangku kebijakan mengadakan rapat bersama untuk membahas situasi mutakhir di Papua.

"Dorong Komisi III (DPR) panggil Kapolri dan pertanyakan mengapa penegakan hukum atas pembunuhan tidak berjalan. Dorong Komisi I panggil Kepala BIN dan Panglima TNI lalu pertanyakan efektivitas operasi keamanan selama ini," ungkap Usman.

"Evaluasi pula keselamatan para prajurit di lapangan," sambung dia.

Jika perlu dan dirasa mendesak, Usman mengusulkan bahwa perlu adanya pertemuan dengan jajaran kementerian yang diinisiasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang mendalami permasalahan di Papua.

Usman juga mengingatkan pemerintah perlu melibatkan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) untuk memberi masukan tentang penyelesaian konflik.

"Jangan lupa pemerintah punya lembaga penelitian sendiri yang belum terlalu dimanfaatkan hasil-hasil penelitian baiknya, yaitu LIPI," imbuh dia.

Sebagai informasi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur dalam kontak senjata antara tim gabungan TNI-Polri dengan KKB Papua yang terjadi Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Kabinda Papua Ditembak, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tumpas KKB

Sebelumnya rentetan penembakan juga dilakukan KKB di Kabupaten Puncak.

Pada 8 April 2021, KKB menembak seorang guru bernama Oktavianus Rayo, sehari berselang KKB kembali menembak mati seorang guru bernama Yonathan Randen.

Seorang pengemudi ojek Udin juga tewas di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak setelah ditembak KKB pada 14 April 2021.

Pada 15 April 2021, KKB juga menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com