Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Kompas.com - 15/04/2021, 12:56 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengetahui apakah akan ada perombakan struktur kabinet atau reshuffle yang dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat ini.

Menurut Ali, kemungkinan Presiden Jokowi hanya akan menunjuk posisi menteri untuk Kementerian investasi.

“Nah pertanyaannya apakah kemudian akan diikuti dengan reshuffle kabinet yang lain, kan gitu, nah kalau itu pertanyaannya yang tahu hanya Pak Jokowi,” kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

“Tapi bahwa pasti akan melakukan pengisian terhadap kementerian baru yang dibetuk, itu iya,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ali menilai reshuffle kabinet sebagai hal yang biasa serta tidak perlu terlalu dianggap serius.

Baca juga: Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Sebab, ia beranggapan reshuffle merupakan hal yang harus dilakukan apabila presiden melihat adanya kebutuhan akan perombakan dalam jajaran pemerintahan.

“Ketika terjadi reshuffle, itu nggak usah ditanggapi secara serius karena memang itu hal yang biasa-biasa saja karena memang itu adalah sesuatu yang memang harus, kalau harus dilakukan karena pak presiden melihat kebutuhan,” ujarnya.

Secara keseluruhan Ali mengatakan, tidak mudah bagi para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja di situasi pandemi Covid-19. Ia menilai para menteri, termasuk menteri dari partainya, sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Namun, Ali menilai Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan melakukan perombakan kabinet.

“Secara kepuasannya ada pada beliau karena beliau (Presiden Jokowi) yang mengukur itu kan. Jadi beilau yang punya hak prerogatif untuk menilai si A, si B, si C pas dan tidaknya,” tuturnya.

Isu reshuffle atau perombakan kabinet mulai kembali muncul setelah ada rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Baca juga: Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Hal itu diketahui setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com