Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Kompas.com - 15/04/2021, 03:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbuka soal Vaksin Nusantara yang disebut diberikan terhadap sejumlah anggota dewan pada hari ini, Rabu (14/4/2021).

Pasalnya, ia menyoroti ada perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR yang disebut menjadi relawan dalam Vaksin Nusantara.

"Ya anggota DPR mestinya lebih terbuka ya terhadap Vaksin Nusantara ini. Lebih-lebih, vaksin ini kan sebuah hal yang sangat vital begitu. Jadi tidak bisa disembarangin atau komunikasinya tertutup. Harus lebih jelas apakah ini vaksin yang sesungguhnya atau hanya diambil darah saja," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Adapun hal tersebut ia ungkapkan untuk merespons perbedaan pendapat dari sejumlah pihak di DPR terkait Vaksin Nusantara.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Sebelumnya, DPR terbagi ke dalam dua persepsi terkait Vaksin Nusantara yang disebut akan diterima DPR pada hari ini.

Pertama, ada sejumlah pihak di DPR yang menyatakan bahwa kegiatan hari ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto merupakan penyuntikkan Vaksin Nusantara.

Kedua, ada pula yang menyatakan hanya diambil sampel darahnya saja untuk uji klinis Fase II dan bukan disuntikkan Vaksin Nusantara.

Melihat hal ini, Hendri pun meminta agar DPR tidak menimbulkan kegaduhan terkait vaksin Covid-19, termasuk membuat polemik Vaksin Nusantara.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Lebih lanjut, ia juga meminta agar partai politik yang menaungi para anggota dewan di DPR terbuka atas apa yang sebenarnya terjadi.

"Partai-partai politik yang menaungi para anggota DPR ini mesti terbuka juga kepada rakyat. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan para wakil mereka di parlemen," ujarnya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menyayangkan atas tidak terbukanya persoalan mengenai Vaksin Nusantara di DPR.

Sebab, menurut dia tak seharusnya DPR menutup diri terkait Vaksin Covid-19 karena merupakan suatu hal yang vital dan ditunggu masyarakat di tengah pandemi.

"Sangat disayangkan sebetulnya ketidakterbukaan ini. Jadi terbuka saja kepada rakyat," tuturnya.

Baca juga: IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah anggota DPR akan menerima suntikan dari Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto hari ini.

Usai kabar itu mencuat, polemik pun timbul lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejatinya belum mengeluarkan izin uji klinis fase II.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com