Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Embargo Vaksin Covid-19, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

Kompas.com - 28/03/2021, 16:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pada April 2021 Indonesia hanya akan memiliki 7 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

Hal tersebut menyusul naiknya kasus Covid-19 di India yang menyebabkan negara tersebut harus melakukan embargo terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca ke WHO dan GAVI.

Budi mengatakan, vaksin yang diproduksi di India, tidak boleh keluar dari negara tersebut. Sebagai informasi, India merupakan negara yang memiliki pabrik vaksin terbesar di dunia kedua, setelah China.

"Akibatnya suplainya kurang, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta di Maret-April, dapatnya baru kayak kemarin cuma 1,1 juta," ujar Budi di acara rilis survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Menkes: Pengiriman Vaksin AstraZeneca ke Indonesia Kemungkinan Ditunda hingga Mei

"Bulan Maret kebetulan stok Sinovac-nya masih cukup banyak, tapi saya mau lapor ke Kakak Adik Gubernur ini, bulan April Sinovac-nya cuma 7 juta. Jadi saya hanya punya 7 juta stok dari Sinovac, " lanjut Budi.

Semula, Budi memperkirakan Indonesia bisa mendapatkan 7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca sehingga total yang dimiliki 15 juta.

Namun embargo di India itu berdampak pada terganggunya suplai vaksin.

Di sisi lain, Budi menuturkan, saat ini penyuntikan vaksin di Indonesia sudah mencapai 10 juta dosis.

Jumlah tersebut, kata dia, membuat Indonesia turut menyusul Israel dan Prancis dalam hal jumlah dosis vaksinasi.

"Kita tinggal di bawah Jerman, Turki dan Brasil, untuk negara-negara yang tidak memproduksi vaksin. Kita 4 besar dunia sekarang menyusul Israel dan Prancis," kata dia.

Meskipun demikian, kata Budi, pada vaksinasi bulan April pihaknya akan memperpendek laju penyuntikannya.

Pasalnya saat ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 500.000 dosis vaksin per hari.

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 yang Kita Punya Bulan Depan Sedikit Sekali, Disuntikkan 15 Hari Habis ...

"Kalau kita cuma punya 7 juta, itu artinya 14 hari. Saya sekarang sedang ngatur, bagaimana sisa yang ada bisa pelan-pelan kita tahan," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia pun meminta para kepala daerah menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas dengan keluar daerahnya.

Adapun acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com