Jokowi ke Bupati: Anggaran Daerah Jangan Diecer-ecer untuk Pembelanjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati agar tidak membagi-bagikan anggaran daerah kepada pos-pos pembelanjaan saja.

Menurut Presiden, bupati sebagai kepala daerah harus memiliki kemampuan mengatur skala prioritas anggaran daerah.

"Ini sering juga saya sampaikan, jangan membelanjakan (anggaran) untuk banyak pos belanja. Semuanya diberi, semua, semua, semua," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

"Apakah tidak ada skala prioritas? Tahu prioritasnya yang mana?" lanjutnya.

Baca juga: Beri Bantuan Modal untuk Nelayan dan Pedagang, Presiden: Awas, Jangan Beli Handphone

Dia lantas mencontohkan kondisi apabila ada bupati yang bercita-cita membangun semua pasar di daerahnya dalam waktu lima tahun masa jabatan, maka seharusnya anggaran daerah dikonsentrasikan ke pos tersebut.

Atau apabila ada bupati ingin membuka sekian ribu hektare sawah baru, maka setidaknya ada 60-70 persen anggaran yang dialokasikan untuk hal itu.

Sehingga dalam jangka waktu tertentu program yang diprioritaskan pemda membuahkan hasil yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Sehingga jangan semua uang diberikan ke dinas, lalu setiap tahun naik 10 persen semuanya. Enggak akan jadi itu barang. Percaya saya," tutur Jokowi.

"Sekali lagi, janganlah anggaran itu diecer-ecer, disebar ke semua pos belanja. Itu tidak akan jadi. Setahun, dua tahun, tahu-tahu sudah lima tahun tidak ada hasilnya karena uangnya diecer-ecer," tegasnya.

Baca juga: Pantau Vaksinasi di Halmahera Utara, Presiden: Saya Ingin Pastikan Vaksin Sampai ke Pelosok

Menurut Kepala Negara, konsolidasi anggaran di jajaran pemerintah daerah (pemda) perlu dilakukan.

Jokowi pun menekankan pentingnya pemda memiliki sedikit program. Paling tidak, ada dua program yang dijadikan skala prioritas.

"Yang itu dibiayai penuh untuk menghasilkan produk yang maksimal dan memberi manfaat langsung kepada rakyat," tambahnya.