Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dahulukan Vaksinasi di Lokasi dengan Interaksi dan Mobilitas Tinggi

Kompas.com - 26/03/2021, 11:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para bupati menggunakan skala prioritas dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, vaksinasi harus didahulukan di tempat dengan mobilitas dan interaksi yang tinggi antarindividu.

"Sekarang vaksinasi sudah mulai dilakukan kepada tenaga kesehatan, kepada petugas pelayanan publik. Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, yang mobolitasnya tinggi," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

"Terutama di pasar, ini tempat yang interaksi antar orang tinggi, mobilitas tinggi. Lalu terminal, " lanjutnya.

Baca juga: Covid-19 di Sejumlah Negara Melonjak, Jokowi: Alhamdulillah Kita Turun ke 5.000 Kasus

Kepala negara menegaskan, strategi ini harus dipahami oleh para bupati.

Sebab, ketersediaan vaksin saat ini masih terbatas dan kedatangannya pun secara bertahap.

"Kenapa strategi ini harus kita buat? Karena vaksinnya terbatas dan datangnya itu pelan-pelan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, Indonesia telah memesan sebanyak 426 juta dosis vaksin Covid-19.

Akan tetapi, kedatangan vaksin ke Indonesia terjadi secara bertahap.

"Awalnya baru 7 juta (dosis), lalu naik lagi jadi 9 juta dosis. Lalu naik lagi sedikit demi sedikit," paparnya.

"Baru mungkin nanti akan melimpah di bulan Juli atau Agustus (2021) itu bisa perbulan 60 juta-70 juta (dosis)," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Risiko Penyebaran Covid-19 Masih Ada

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta bupati mengawal program vaksinasi Covid-19 secara detail.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi diharapkan bisa berlangsung secara cepat.

Salah satu persiapannya adalah dengan memastikan para vaksinator sudah siap bertugas.

"Kawal program vaksinasi ini dengan detail dan pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat," tutur Jokowi.

"Siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik dan Bapak, Ibu harus tahu ya target vaksinasi di daerah secara pasti berapa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com