Survei SMRC: 40 Persen Warga Pilih PPKM Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 40 persen warga Indonesia lebih memilih kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihentikan. Kelompok ini ingin segera kembali bekerja secara normal.

Hal tersebut merupakan temuan riset lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa (23/3/2021).

"Ada 40 persen yang memilih menghentikan PPKM agar bisa kembali bekerja di luar rumah meskipun meningkatkan risiko tertular Covid," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam rilis survei daring, Selasa.

Secara spesifik, ada 46 persen warga di Pulau Jawa dan Bali yang ingin PPKM dihentikan.

Sementara, warga yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilannya menurun mencapai 44 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Survei juga menemukan bahwa 58 persen warga setuju pada kebijakan ini. Bahkan, 10 persen mengaku sangat setuju.

Sedangkan warga yang tak setuju mencapai 29 persen, dan yang sangat tidak setuju sebanyak 3 persen.

Kemudian, menurut survei, 55 persen warga menilai bahwa PPKM cukup berpengaruh dalam menurunkan penularan virus corona. Lalu, ada 16 persen warga yang menganggap kebijakan ini sangat berpengaruh pada penurunan Covid-19.

Namun demikian, 19 persen warga menganggap kebijakan ini kurang berpengaruh untuk menurunkan penyebaran virus, bahkan 9 persen warga menilai tidak berpengaruh sama sekali.

"Lebih banyak yang bersikap positif bahwa ini bisa menurunkan penularan Covid," ujar Deni.

Dililihat secara keseluruhan, kata Deni, kebijakan pembatasan ternyata kurang disambut baik oleh warga.

"Kalau kita lihat proporsi ini, penguatan protokol kesehatan relatif kurang dapat dukungan," katanya.

Untuk diketahui, survei digelar selama 28 Februari-8 Maret 2021. Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak.

Baca juga: Survei SMRC: 25 Persen Responden Tak Percaya Keamanan Vaksin Covid-19

Survei dilakukan dengan metode wawancara dan memiliki margin of error sebesar 3,07 persen.

Adapun PPKM mulai diterapkan pemerintah sejak 11 Januari 2021. Kebijakan ini mulanya diterapkan di Pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah terus memperpanjang masa berlaku kebijakan ini dan melanjutkannya dengan PPKM mikro. Saat ini PPKM mikro diterapkan di 15 provinsi di Tanah Air meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.