Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Indonesia Gagal Berlaga di All England, Moeldoko: Pemerintah Akan Evaluasi

Kompas.com - 23/03/2021, 13:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, pemerintah akan mengevaluasi penarikan paksa tim bulu tangkis Indonesia dari turnamen All England 2021.

Ia tak ingin peristiwa serupa terulang.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima audiensi daring dengan para diaspora atau warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, Selasa (23/3/2021).

“Hal-hal seperti ini akan dievaluasi pemerintah. Jangan sampai terjadi lagi,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Pulangnya Tim Indonesia dari All England, BWF Minta Maaf ke Jokowi, hingga Simpati Dubes Inggris

Moeldoko yang pernah diusung menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) ini mengaku menyayangkan dan ikut prihatin terhadap nasib tim bulu tangkis Tanah Air

Menurut dia, turnamen ini sejatinya sangat berkaitan dengan kebanggan sebuah negara.

"Apalagi Indonesia sudah beberapa kali merajai ajang All England," ujar dia. 

Baca juga: Menpora Sebut Presiden BWF Sampaikan Permintaan Maaf Kepada Presiden Jokowi

Tim Bulu Tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen bergengsi All England 2021 yang digelar di Birmingham, Inggris.

Otoritas Kesehatan Inggris (NHS) mengharuskan para anggota Tim Bulu Tangkis Indonesia melakukan isolasi mandiri karena satu pesawat dengan seorang pasien positif Covid-19 saat perjalanan dari Istanbul ke Birmingham.

Baca juga: Tim Indonesia Gagal Berlaga di All England, Dubes Inggris: Kami Sangat Sedih

Kebijakan tersebut membuat tim Indonesia bertanya-tanya. Sebab, mereka sudah dinyatakan negatif Covid-19 saat tiba di Inggris.

Bahkan, para anggota tim Indonesia juga sudah divaksin sebelum berangkat ke Inggris.
Para anggota tim Indonesia pun merasa mendapat perlakuan tidak adil.

Situasi ini membuat KBRI London turun tangan. Setelah melakukan negosiasi, tim Indonesia diizinkan pulang lebih cepat dan tidak perlu menjalani karantina hingga 23 Maret.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com