Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Perlu Kerja Keras agar Indonesia Jadi Pusat Perekonomian Syariah Dunia

Kompas.com - 10/03/2021, 16:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan perlu usaha ekstra agar Indonesia dapat menjadi pusat perekonomian syariah dunia. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini merupakan sebuah langkah agar Indonesia dapat mencapai target tersebut. 

"Namun demikian, Indonesia saat ini masih belum menjadi pusat ekonomi syariah dunia sehingga perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut," kata Ma'ruf di acara webinar bertajuk "Branding Ekonomi Syariah Indonesia" yang digelar Universitas Padjadjaran (Unpad) secara daring, Rabu (10/3/2021).

Adapun upaya-upaya tersebut dilakukan berdasarkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS.

Melalui Perpres tersebut Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Wapres: Mensinergikan dengan Hukum Positif Indonesia Jadi Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah

Perpres tersebut juga memberikan landasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada empat bidang, yaitu pengembangan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan usaha syariah.

Dari sektor-sektor tersebut yang sudah dilakukan antara lain membangun kawasan industri produk halal, yang merupakan implementasi dari fokus pengembangan industri produk halal.

Kemudian, pemerintah telah melakukan merger tiga bank syariah anggota Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk fokus keuangan syariah.

Pemerintah juga mengembangkan wakaf uang tunai melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk fokus pengembangan dana sosial syariah.

Termasuk fokus pengembangan dan perluasan usaha syariah dilakukan dengan rencana pembangunan pusat-pusat inkubasi pengusaha syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com