Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini, jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat menjaga integritas dan bersikap objektif dalam memandang kisruh di Partai Demokrat.

AHY dan jajarannya pada Senin (8/3/2021) ini menyerahkan sejumlah berkas ke Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum Kemenkumham untuk membuktikan kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah dan ilegal.

"Saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif, menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang kami serahkan hari ini," kata AHY di kantor Kemenkumham, Senin, dikutip dari tayangan Kompas TV.

AHY menuturkan, ada lima kontainer berisi berkas-berkas yang diserahkan kepada pihak Ditjen AHU.

Berkas-berkas yang diserahkan itu antara lain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kemenkumham.

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat: KLB, Sikap Presiden Jokowi, hingga Upaya AHY

Selain itu, AHY juga melampirkan surat pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat serta daftar berkas yang mereka serahkan, terdiri atas 10 jenis berkas.

"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun," ujar AHY.

Diketahui, KLB yang digelar kubu kontra-AHY menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

AHY menyatakan, KLB tersebut adalah KLB abal-abal karena tidak sesuai dengan syarat penyelenggaraan KLB yang tercantum pada AD/ART Partai Demokrat.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.

Selain itu, KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Faktanya, kata AHY, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penyelenggara KLB Deli Serdang.

Adapun AHY datang ke Kemenkumham didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, jajaran pengurus DPP Partai Demokrat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, serta 34 ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia.