Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Kompas.com - 05/03/2021, 11:40 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invenstasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana.

Ia meminta pemerintah daerah tidak berpikir bahwa persoalan itu hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat. Luhut menekankan, pemerintah pusat juga memerlukan bantuan dari daerah.

"Jangan pemerintah daerah berpikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana memobilisasi kekuatan di daerah," jelas Luhut, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Bencana, Jokowi: Jangan Hanya Sibuk Susun Aturan

Luhut kemudian mengingatkan para kepala daerah dari 8 wilayah yang dianggap rawan bencana untuk mempersiapkan berbagai strategi.

Delapan wilayah itu meliputi Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda di Banten, Bali Selatan, Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman," tegas Luhut.

Dalam upaya pencegahan bencana seperti tsunami, gempa, banjir hingga gunung berapi, Luhut menyebut akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia akan meminta Sri Mulyani untuk menganggarkan pengembangan teknologi yang akan digunakan untuk memantau dan memberikan peringatan dini di wilayah rawan bencana.

"Kita dorong kemarin. Saya sudah minta Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan," jelas Luhut.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ranking Tertinggi Negara Paling Rawan Risiko Bencana

Dalam proses pembuatan sistem dan alat deteksi dini bencana, Luhut juga meminta agar produksinya melibatkan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

"Jangan semua impor saja. Sehingga ciptakan lapangan kerja," pungkas dia.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) terdapat enam gunung darat dan bawah laut yang berpotensi timbulkan tsunami.

Baca juga: Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Keenam gunung tersebut yakni Gunung Anak Krakatau (Lampung Selatan, Lampung) Gunung Tambora (Dompu, NTB), (Gunung Rokatenda (Sikka, NTT) , Gunung Ile Werung (Lembata, NTT) Gunung Ruang (Sitaro, Sulawesi Utara) dan Gunung Gamkonora (Halmahera Barat, Maluku Utara).

"Sedangkan untuk gunung api di bawah laut sendiri ada enam gunung api. Tapi yang berpotensi ada dua, yaitu Gunung Hobal dan Gunung Banua Wuhu, karena letaknya kedalamannya kurang dari 200 meter, kalau beraktivitas akan menimbulkan pengaruh pada pantai atau daratannya," ujar Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono.

Adapun empat gunung bawah laut lainnya yaitu Gunung Yersey, Gunung Emperor Of China, Gunung Nieuwerkerk dan Gunung Sangir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com