Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon menyatakan, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar belum mendesak dilakukan.

Meskipun demikian, pemerintah telah menetapkan status Siaga II mengikuti perkembangan dan situasi terakhir di Myanmar.

"Kemenlu RI dan KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI," demikian keterangan pemerintah melalui siaran pers, dikutip Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Oleh karena, itu KBRI Yangon pun mengimbau agar para WNI di Myanmar tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing.

Selain itu, para WNI di Myanmar juga diimbau untuk menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja apabila tidak ada keperluan sangat mendesak.

"Bagi WNI dan keluarganya yang tidak memiliki keperluan essensial diminta untuk mempertimbangkan kembali ke Indonesia."

Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan penerbangan komersial yang saat ini masih tersedia.

Baca juga: Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Adapun masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menghubungi hotline KBRI Yangon di nomor +95 9 503 7055 dan hotline pelindungan WNI Kemlu di nomor +62 812-9007-0027.

Diketahui situasi dan kondisi di Myanmar saat ini sedang memanas karena terjadi aksi kudeta pemerintahannya oleh militer.

Akibatnya, banyak korban berjatuhan karena melakukan aksi protes terhadap hal tersebut.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pun saat ini tengah ditahan oleh pihak militer Myanmar yang menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020 lalu.