Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah menyelesaikan reformasi atau penyederhanaan birokrasi mereka sebelum akhir Juni 2021.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 melalui konferensi video, Kamis (4/3/2021).

"Saya minta agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum melaksanakan atau belum selesai agar segera menuntaskan proses penyederhanaan birokrasi sesuai arahan Bapak Presiden sebelum akhir Juni tahun ini," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Evaluasi Menyeluruh Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia

Ma'ruf mendapat laporan, bahwa pengalihan jabatan di lingkungan pemerintah daerah justru belum dilakukan secara optimal.

Padahal sesuai arahan Presiden dalam rapat kabinet pada 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi harus diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021.

Batas waktu tersebut berlaku baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) hingga 26 Februari 2021, di tingkat pusat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada 76 kementerian/lembaga.

Baca juga: Wapres: Keberhasilan Reformasi Birokrasi Ditentukan Kualitas SDM

Kemudian, terdapat 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi dan 42 jabatan fungsional baru.

"Penyederhanaan birokrasi merupakan kebijakan yang memerlukan percepatan realisasinya serta dukungan yang luas. Namun pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, dan transparansi," kata dia.

Dengan demikian, proses rekrutmen pun tidak menimbulkan disrupsi dalam pemberian layanan publik ataupun merugikan kesejahteraan dan karir para aparatur sipil negara (ASN).