Kompas.com - 09/02/2021, 11:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta evaluasi menyeluruh tentang road map reformasi birokrasi di Tanah Air.

Pasalnya, saat ini percepatan penyederhanaan birokrasi merupakan agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.

Permintaan tersebut disampaikan mengingat masih banyaknya tantangan dalam mengoptimalkan upaya tersebut.

"Saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas road map reformasi birokrasi yang ada," ujar Ma'ruf ketika pemimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), dikutip dari siaran pers, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Wapres: Keberhasilan Reformasi Birokrasi Ditentukan Kualitas SDM

Ma'ruf juga meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program agar disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Situasi saat ini terjadi perubahan yang drastis yang serba cepat dan dinamis.

Dengan demikian, penyusunan kembali program jangka pendek dan menengah dapat menentukan perubahan-perubahan tersebut sesuai kondisi saat ini.

"Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan sesuai tuntutan situasi terkini, baik di dalam maupun luar negeri yang penuh disrupsi," kata dia.

Baca juga: Sekretaris BP3S: Agen Perubahan adalah Kunci Reformasi Birokrasi

Ma'ruf Amin pun mengakui bahwa masih ada kelemahan birokrasi yang belum bisa teratasi.

Meskipun begitu, terdapat beberapa capaian positif sejak pandemi Covid-19 di Tanah Air terjadi.

"Secara makro tercatat tingkat ekonomi per kuartal membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07 persen, penyerapan anggaran mencapai 96 persen dari pagu APBN, kemudian penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100 persen," kata dia.

Di samping itu, indeks persepsi korupsi Indonesia juga dikatakannya mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan berdasarkan laporan Transparency International.

Semula, Indonesia berada di peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.