Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Amankan 90 Juta Dosis Vaksin, Menkes: 45 Juta Penduduk Selesai Divaksin Juni

Kompas.com - 03/03/2021, 14:22 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 90 juta dosis vaksin Covid-19.

Dengan begitu, kata Budi, ditargetkan sebanyak 45 juta penduduk yang disuntik vaksin Covid-19 hingga Juni 2021.

"45 juta orang yang bisa divaksinasi sampai dengan bulan Juni, karena vaksin baru datang banyak di bulan Juli ke belakang," kata Budi saat meresmikan posko pelayanan vaksinasi Covid-19 drive thru, secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Setelahnya, 140 juta penduduk menyusul disuntik vaksin Covid-19. Ini untuk memenuhi capaian herd immunity yaitu 70 persen atau 180 juta penduduk Indonesia divaksin.

Baca juga: Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Lebih lanjut, ia mengatakan, vaksinasi untuk 1 juta penduduk per hari baru bisa dimulai Juni 2021.

"Juni Juli baru 1 juta. Kenapa? Karena ketersediaan vaksinnya di Juni Juli baru bisa 25 jutaan sebulan," ujarnya.

Atas dasar itu, Budi mengatakan, pemerintah harus menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mendukung program vaskinasi Covid-19.

"Vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity untuk bisa melindungi tetangga kita, keluarga kita, seluruh rakyat Indonesia sebagai satu komunitas bersama," ucapnya.

Baca juga: Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Lebih lanjut, Budi mengucapkan terima kasih kepada Halodoc, Go-jek dan Rumah Sakit Hermina atas terlaksananya vaksinasi Covid-19 bagi lansia dengan sistem drive thru.

Ia berharap program vaksinasi Covid-19 Drive thru dapat memotivasi komponen bangsa untuk mendukung program vaksinasi.

"Saya minta tolong kalau boleh jangan berhenti di hari ini, kita butuh sampai 31 Desember. Jadi tolong semangat energinya, resourcesnya, ajakannya, ide-idenya terus kita lakukan untuk sampai akhir tahun," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com