Menko PMK MInta Keluarga Miskin dengan Ibu Hamil dan Anak Stunting Masuk Daftar Penerima PKH

Kompas.com - 03/03/2021, 13:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021) KOMPAS.COM/IKA FITRIANAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menginginkan pemerintah daerah bisa memasukkan masyarakat miskin dengan kondisi tersebut ke DTKS agar mereka dapat menerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu, Muhadjir pun meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial tersebut melalui musyawarah desa atau kelurahan.

"Kalau bisa segera diadakan pendataan ulang penerima PKH. Syukur-syukur kalau kuotanya bisa ditambah, tapi kalau tidak bisa sebaiknya dialihkan bagi yang dianggap lebih tidak mampu," kata Muhadjir saat kunjungan ke Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Oknum Pendamping PKH Gelapkan Dana Bansos Rp 107 Juta Selama 2 Tahun, Korban Tak Tahu Namanya Jadi Penerima

Ia mengatakan, evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk mengeluarkan penerima PKH yang sudah mampu, salah satunya yang sudah memiliki usaha secara mandiri.

Muhadjir mengatakan, mereka yang sudah mandiri dan mampu tidak perlu dibantu dengan PKH lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, maka bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting.

"Bantuan bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak," kata dia.

Baca juga: BLT PKH Ibu Hamil dan Balita Rp 3 Juta, Simak Begini Cara Daftarnya

Diketahui, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen.

Hal itulah yang menyebabkan pemerintah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen tahun 2024.

Muhadjir mengatakan, stunting di Tanah Air kerap kali dialami oleh masyarakat miskin sehingga bantuan PKH yang diberikan dapat membantu mereka terhindar dari stunting.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.