Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Kompas.com - 26/02/2021, 17:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air pada tahap pertama lamban.

Saat ini, kata dia, pelaksanaan vaksinasi hanya berkisar di angka 80.000 hingga 90.000 per hari.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan agar per harinya target yang tercapai vaksinasi adalah satu juta peserta.

"Memang untuk pertama kali masih lamban sekitar 80.000 sampai 90.00 per hari, target yang ingin dicapai, dikejar sesuai permintaan Presiden, itu satu juta satu hari sehingga akan ada percepatan terutama pada tahap kedua," kata Ma'ruf, dilansir dari Antara (26/2/2021).

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Ma'ruf mengatakan, dalam vaksinasi Covid-19 pemerintah kini menargetkan agar bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun bahkan kurang.

Meskipun sebelumnya, vaksinasi tersebut ditargetkan pelaksanaannya selama 15 bulan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dari 70 persen populasi penduduk Indonesia.

Percepatan tersebut salah satunya adalah melalui rencana Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri.

"Untuk lebih mempercepat (vaksinasi) sekarang sedang dibicarakan kemungkinan keikutsertaan masyarakat ikut melakukan penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Dengan begitu, ujar Ma'ruf, diharapkan target vaksinasi yang masih sedikit pun bisa lebih dipercepat pada bulan April mendatang.

Adapun rencana penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri Covid-19, Ma'ruf meminta agar jangan diartikan mengurangi jatah masyarakat.

Menurut Ma'ruf, hal tersebut justru merupakan salah satu upaya percepatan vaksinasi yang merupakan program pemerintah.

"Tapi jangan sampai ini diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak dikurangi (jatahnya)," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Diketahui, Kementerian Kesehatan menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik.

Kelompok prioritas yang menerima vaksin tahap kedua adalah pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan aparatur sipil negara (ASN).

Kemudian, keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan.

Pada tahap pertama, penerima vaksin Covid-19 adalah tenaga medis yang jumlah sasaran vaksinasinya mencapai 1.468.764 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com