Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Menurut Menkes, Vaksinasi yang Libatkan Swasta Dimulai Maret Atau April

Kompas.com - 23/02/2021, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengungkapkan, vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta kemungkinan bisa dimulai pada Maret atau April mendatang.

Hal itu dia ungkap dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya bicara dengan Menkes. Kira-kira Maret, April bisa dibuka (vaksinasi melibatkan) swasta," ujar Kalla dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

"Ini sampai Februari semua (vaksin gratis) tenaga kesehatan dulu. Maret baru buka. Tapi saya minta untuk segera swasta itu punya kesempatan untuk mencari vaksinnya," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, bisa juga vaksinnya disediakan melalui komitmen pemerintah dengan produsen. Sehingga, nantinya pemerintah yang mendatangkan vaksin dan nanti yang membayar pihak swasta.

Baca juga: Lansia di Bodebek dan Bandung Raya Prioritas Vaksinasi Tahap Dua Jabar

"Jadi pintu masuknya bisa lewat pemerintah. Pengusaha datang ke pemerintah, butuh berapa. Misalnya butuh 1.000 dosis dikali sekian (harga) lalu bayar. Nanti kasih gratis ke karyawan kan fair," jelas Kalla.

Sehingga, sistem vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta itu tidak melanggar aturan Presiden soal vaksin Covid-19 diberikan gratis.

Kalla menilai, meski dibantu swasta, vaksinasi untuk karyawan diberikan gratis.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu pun mengingatkan bahwa masyarakat kecil dan karyawan sama-sama penting diperhatikan dalam konteks program vaksinasi Covid-19.

Kebijakan pemerintah yang menggratiskan vaksin untuk masyarakat menurut Kalla tepat dilakukan.

Namun, karyawan dan pekerja juga penting terjaga produktivitasnya untuk menggerakkan ekonomi.

"Siapa yang menggerakkan produktivitas ini ? Ya manager-manager itu, karyawan itu," ungkap JK.

"Jadi pemerintah mengurus rakyat, pengusaha mengurus karyawannya. Sehingga semua dicapai, dan itu juga memberi kesempatan lebih cepat prosesnya (vaksinasi Covid-19 selesai)," tambahnya.

Baca juga: Cerita Plt Wali Kota Tasikmalaya Jadi Lansia Pertama Vaksinasi Covid-19, Punya Komorbid tapi Tak Alami Gejala Usai Disuntik

Sebelumnya, Kalla mengatakan, pihak swasta harus segera dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diperlukan untuk mempercepat target capaian vaksinasi sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa melandai.

"Harus beri kesempatan swasta untuk melaksanakan vaksinasi itu. Mandiri," ujar Kalla.

Kalla menyinggung capaian vaksinasi Covid-19 yang saat ini mencapai lebih dari 1 juta orang.

Pada April mendatang, dia memperkirakan capaian vaksinasi di Indonesia bisa berada di angka 2 juta.

Dengan demikian, menurutnya, tanpa upaya keras, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih dari satu tahun atau melewati target pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com