Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bencana Banjir, Wapres Minta Kementerian dan Pemda Buat Rencana Matang Perbaikan Ekosistem

Kompas.com - 22/02/2021, 15:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian teknis dan pemerintah daerah membuat perencanaan matang untuk perbaikan ekosistem lingkungan.

Hal tersebut berkaitan dengan bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Air.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, saat ini banyak ekosistem lingkungan yang rusak sehingga perlu perbaikan, terutama di hulu.

“Perbaikan ekosistem di hulu mendesak dilakukan agar peristiwa banjir bisa berkurang intensitasnya,” kata Masduki dalam keterangan persnya, Senin (22/2/2021).

Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Siaga Bencana 17 Kabupaten dan Kota di Sulsel

Masduki mengatakan, Wapres melihat bencana banjir akan terus berulang apabila penyebab utamanya tidak diselesaikan.

Terlebih, Wapres juga mendapatkan laporan tentang peristiwa banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah yang terjadi akibat alih fungsi lahan.

“Artinya kalau hanya membangun infrastruktur penampung air saat hujan saja tidak cukup jika alih fungsi lahan hutan menjadi sawah atau perkebunan dan areal pertambangan secara ilegal masih terjadi,” kata dia.

Masduki mengatakan, saat ini pemerintah mempunyai dana terbatas untuk dialokasikan ke infrastruktur.

Hal tersebut karena pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan belum menunjukkan akan berakhir.

Baca juga: Periuk Kota Tangerang Terendam Banjir Sejak Sabtu, Ketinggian Air Masih 3,5 Meter

Padahal proses dan biaya yang dibutuhkan membangun infrastruktur penanganan banjir tidak mudah dan murah.

Dalam menanganinya, kata dia, harus terintegrasi satu sama lain.

"Jadi dengan dana terbatas, pendekatan yang digunakan harus terintegrasi antara hulu dan hilir. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ucap dia.

Pada Sabtu (13/2/2021), Wapres Ma'ruf Amin diketahui mengunjungi korban banjir Karawang di Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti tentang aksi perusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam, salah satunya adalah banjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com