Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Parameter Politik: Masyarakat Jarang Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 22/02/2021, 10:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Parameter Politik mengungkapkan, masyarakat cenderung masih jarang menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut didapat dari temuan survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden.

"Masih banyak yang jarang menerapkan protokol Covid-19. Sebanyak 36,8 persen jarang mencuci tangan, 37,4 persen jarang memakai masker dan 63,8 persen jarang menjaga jarak," tulis rilis survei Parameter Politik yang diterima Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Adapun pengambilan data dilakukan pada 3-8 Februari 2021.

Kendati demikian, pada protokol kesehatan mencuci tangan, sebanyak 60,6 persen responden menjawab sering melakukan. Sisanya 2,6 persen tidak menjawab.

Sementara itu, untuk protokol kesehatan memakai masker, sebanyak 59,4 persen menjawab sering melakukan. Sisanya 3,2 persen tidak menjawab.

Baca juga: Ada 1.263.299 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia, Penyintas Diminta Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Untuk protokol kesehatan jaga jarak, sebanyak 33,1 persen menjawab sering melakukan. Lebih sedikit daripada responden yang mengaku jarang menerapkan yaitu 63,8 persen.

Sisanya untuk jaga jarak, 3,1 persen memilih tidak menjawab.

"Sehingga secara umum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol Covid-19 sebesar 54,8 persen," tulis rilis survei.

Survei menyatakan, angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika target dari penerapan protokol adalah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Survei Parameter Politik menyimpulkan, protokol menjaga jarak menjadi protokol yang paling sulit dijalankan dibanding memakai masker dan mencuci tangan.

"Penertiban, penegakan hukum, dan sosialisasi terkait protokol Covid-19 masih terus diperlukan," tulis rilis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com