Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 46 Persen Responden DKI Anggap Sanksi Tegas Pengaruhi Kepatuhan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 18/02/2021, 16:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait Covid-19 dan Perilaku Masyarakat.

Survei ini dilakukan di dua lokasi yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dari survei yang dilakukan menunjukkan, 46 persen responden di DKI Jakarta menganggap bahwa sanksi hukum yang dipertegas dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, 45,5 persen responden di DI Yogyakarta juga menilai sanksi hukum yang tegas paling efektif mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Secara umum baik responden di Jakarta dan Yogyakarta mengaku sanksi hukum yang tegas itu dapat mempengaruhi mereka dalam menerapkan kepatuhan pada prokes," kata Peneliti CSIS Arya Fernandez saat memaparkan hasil survei secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Soal Sanksi Penolak Vaksinasi Covid-19, Anies: Yang Mau Saja Dulu Divaksin

Kendati demikian, sebanyak 31 persen responden di DI Yogyakarta meminta pemerintah mengedepankan ruang dialog dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Sedangkan, sebanyak 30 persen responden di DKI Jakarta mendorong pemerintah mengedepankan ruang dialog dan sosialisasi.

Adapun Survei CSIS dilakukan pada 13-18 Januari 2021.

Populasi survei ini adalah seluruh penduduk di provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang telah berusia 17 tahun ke atas dan sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sample sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan sistem multistage random sampling dengan mempertimbangkan dua aspek, yakni proporsi antara jumlah sample dengan jumlah penduduk di setiap provinsi dan proporsi sample berjenis perempuan dan laki laki.

Total sample sebesar 800 pada setiap provinsi dipilih secara acak 400 orang sample.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com