Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta TNI-Polri Dukung Pelaksanaan Vaksinasi Massal

Kompas.com - 15/02/2021, 22:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran TNI dan Polri mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara massal.

Menurut Kepala Negara, TNI dan Polri memiliki kapasitas dalam mendukung kegiatan vaksinasi tersebut.

"Saya minta jajaran TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi massal. Vaksinasi memang dilakukan di Puskesmas, vaksinasi juga dilakukan di RS. Tetapi perlu juga pada klaster-klaster tertentu vaksinasi dilakukan secara massal," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021) malam.

Dia pun menjelaskan, nantinya vaksinasi massal bisa dilakukan dengan sistem klaster.

Sebagai contoh, klaster penyedia jasa ekonomi atau klaster kampung dengan tingkat penularan Covid-19 tinggi (zona merah).

"Karena kecepatan itu dimiliki oleh TNI dan Polri dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada," tambah Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Jajaran TNI dan Polri Aktif Disiplinkan Protokol Kesehatan hingga Tingkat Desa

 

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta jajaran TNI dan Polri terus aktif dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan.

Baik 3M maupun 3T, menurutnya, memerlukan dukungan untuk terus dilakukan secara disiplin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa TNI memiliki jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tingkat desa/kelurahan.

Sementara itu, pada tingkat yang sama, Polri memiliki jajaran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

Sehingga Jokowi berharap seluruh instrumen keamanan dapat bekerja secara terintegrasi.  Dengan demikian, pandemi Covid-19 di Indonesia bisa segera diatasi.

"Saya perlu tegaskan bahwa krisis kesehatan akibat Covid-19 masih belum usai, masih belum berakhir," tutur Jokowi.

"Kita harapkan semua bekerja terintegrasi. Kita harapkan rantai penyebaran Covid-19 cepat terputus dan krisis ini segera selesai," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com