Komnas Perempuan Desak DPR Segera Bahas RUU Perlindungan PRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong DPR untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam konferensi persnya, Senin (15/2/2021).

"Di tengah kerentanan PRT berhadapan dengan kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mendesak untuk segera dibahas dan disahkan," kata Theresia.

Baca juga: Persoalan Pendidikan di Tengah Mendesaknya Pengesahan UU-PPRT

Theresia mengatakan, tidak ada ruginya jika DPR segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT.

Komnas Perempuan berpandangan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT akan menguntungkan banyak pihak yaitu PRT sendiri, pemberi kerja dan ekonomi negara pada umumnya.

"Sebaliknya, kepastian hukum, perlindungan terhadap kedua belah pihak (pemberi kerja dan PRT)," ujarnya.

"Serta afirmasi terhadap kerja rumah tangga sebagai pekerjaan dan sumber ekonomi rumah tangga melalui Undang-Undang Perlindungan PRT, akan membawa manfaat dan keuntungan bagi semua," lanjut dia.

Baca juga: DPR Didesak Segera Bahas RUU PKS dan RUU PPRT

Ia mengatakan, sudah berulang kali RUU PPRT terdaftar sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) DPR sejak periode 2004-2009 hingga kemudian masuk RUU Prioritas Prolegnas 2020.

Theresia menuturkan, kini saatnya DPR menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok miskin, marginal dan rentan.

"Terutama dalam memastikan tidak ada lagi Sunarsih-Sunarsih (PRT korban kekerasan) lain di negeri ini," ucap dia.