Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tidak Ada Niat Pemerintah Ambil Dana Wakaf Masyarakat

Kompas.com - 11/02/2021, 17:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah tidak memiliki niat untuk mengambil dana wakaf melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah justru mencanangkan GNWU untuk mengarahkan supaya dana wakaf terkumpul, diinvestasikan, dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat.

"Jadi sebenarnya tidak ada pemerintah ambil dana wakaf tapi mengarahkan supaya wakaf terkumpul besar dan diinvestasikan di tempat aman yang hasilnya dikembalikan pada masyarakat," kata Ma'ruf saat membuka Webinar Literasi Wakaf Uang, Kamis (11/2/2021).

Ma'ruf mengatakan, banyak pihak yang mengatakan bahwa jika pemerintah ingin membantu masyarakat, seharusnya langsung saja dengan membiayai para pengusaha kecil tanpa menginvestasikannya terlebih dahulu.

Namun jika hal tersebut dilakukan, kata dia, maka para pengusaha kecil tersebut tidak hanya akan menombok tetapi dana wakafnya akan habis.

Baca juga: Soal Wakaf Uang, Wapres: Seharusnya Masyarakat Berterima Kasih pada Pemerintah

Sementara memberikan bantuan melalui dana wakaf tersebut juga bertujuan agar dana ini menjadi dana abadi yang tidak akan habis.

"Ini harus dijaga, kita harus menjaga bagaimana dana wakaf terus berkembang. Hasilnya digunakan untuk menguatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) syariah supaya bisa tumbuh baik, tapi dana wakafnya tidak hilang. Ini strategi yang ingin kami kembangkan," ujar dia.

Ia menambahkan, selama ini, umat Islam di Tanah Air tak memiliki dana abadi dikarenakan tidak melakukan upaya atau inisiatif yang konkret.

Padahal, terdapat potensi yang bisa menghasilkan dana abadi tersebut, antara lain zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

"Kalau punya dana abadi, maka dana wakaf inilah yang menjadi dana abadi karena ini utuh dan tidak boleh hilang," kata Ma'ruf.

Dana tersebut tidak boleh hilang dan harus benar-benar terjaga serta diinvestasikan ke tempat aman yang menghasilkan.

Baca juga: Wapres Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator di Gerakan Nasional Wakaf Uang

Dengan demikian, kata dia, pemerintah sebetulnya hanya ingin membantu umat dengan mendorong supaya umat mau melakukan wakaf uang sehingga menjadi dana abadi umat.

Ma'ruf menambahkan, koordinator pengelolaan wakaf nantinya tetap Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Nantinya agar wakaf bisa berkembang maka akan diarahkan supaya ada manajer investasi yang mengerti dalam mengelolanya.

"Pemerintah hanya ingin mengarahkan. Hasilnya memang tidak boleh habis, harus abadi dan dibagikan sesuai permintaan si wakif (pemberi wakaf) sehingga kami ingin memperbaiki nazhir (penerima wakaf untuk dikelola) supaya profesional," ucap dia.

Adapun GNWU dicanangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini untuk masyarakat agar mau melakukan wakaf uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com