Wapres Minta Evaluasi Menyeluruh Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta evaluasi menyeluruh tentang road map reformasi birokrasi di Tanah Air.

Pasalnya, saat ini percepatan penyederhanaan birokrasi merupakan agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.

Permintaan tersebut disampaikan mengingat masih banyaknya tantangan dalam mengoptimalkan upaya tersebut.

"Saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas road map reformasi birokrasi yang ada," ujar Ma'ruf ketika pemimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), dikutip dari siaran pers, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Wapres: Keberhasilan Reformasi Birokrasi Ditentukan Kualitas SDM

Ma'ruf juga meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program agar disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Situasi saat ini terjadi perubahan yang drastis yang serba cepat dan dinamis.

Dengan demikian, penyusunan kembali program jangka pendek dan menengah dapat menentukan perubahan-perubahan tersebut sesuai kondisi saat ini.

"Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan sesuai tuntutan situasi terkini, baik di dalam maupun luar negeri yang penuh disrupsi," kata dia.

Baca juga: Sekretaris BP3S: Agen Perubahan adalah Kunci Reformasi Birokrasi

Ma'ruf Amin pun mengakui bahwa masih ada kelemahan birokrasi yang belum bisa teratasi.

Meskipun begitu, terdapat beberapa capaian positif sejak pandemi Covid-19 di Tanah Air terjadi.

"Secara makro tercatat tingkat ekonomi per kuartal membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07 persen, penyerapan anggaran mencapai 96 persen dari pagu APBN, kemudian penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100 persen," kata dia.

Di samping itu, indeks persepsi korupsi Indonesia juga dikatakannya mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan berdasarkan laporan Transparency International.

Semula, Indonesia berada di peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan," ucap dia.