Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Dikabarkan Setujui Penggunaan Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac untuk Lansia

Kompas.com - 07/02/2021, 07:18 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Reuters

KOMPAS.com - Indonesia dikabarkan telah menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China untuk masyarakat lanjut usia (lansia).

Informasi ini disampaikan Reuters pada Sabtu (6/2/2021), berdasarkan surat yang dirilis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam surat itu, BPOM disebut telah menyetujui pemberian vaksin Covid-19 untuk penduduk yang berusia di atas 60 tahun.

"Dengan mempertimbangkan keadaan darurat pandemi Covid-19," demikian surat BPOM, seperti dilansir dari Reuters.

Baca juga: Jokowi Sebut Vaksinasi Massal untuk Percepat Program Vaksin Covid-19

Surat itu, menurut Reuters, telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan apa pun yang disampaikan BPOM.

Jika vaksin Covid-19 telah dinyatakan aman untuk lansia, maka ini dapat mengubah strategi vaksinasi di Tanah Air.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan. Untuk gelombang selanjutnya, prioritas akan diberikan untuk usia produktif.

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Covid-19 Tidak Akan Berhasil jika Tak Diimbangi Protokol Kesehatan

Vaksin buatan Sinovac saat ini juga sudah mendapat persetujuan untuk penggunaan publik oleh otoritas berwenang di China. 

Sebelum mendapat persetujuan untuk digunakan masyarakat umum, vaksin Sinovac itu telah disuntikkan ke golongan rentan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com