Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azyumardi Azra Sarankan Sosialisasi Perpres 7/2021 ke Kelompok Lintas Agama hingga Kelompok Advokasi

Kompas.com - 05/02/2021, 20:21 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Azyumardi Azra menyarankan Kepala BNPT Boy Rafli Amar berkoordinasi dengan kelompok lintas agama terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

Adapun Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo itu mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

“Baik juga kalau dilakukan koordinasi lebih intens dengan ormas-ormas Islam, ormas-ormas agama lain karena bibit-bibit radikalisme sebetulnya tidak terbatas pada agama tertentu,” ujar Azyumardi dalam tayangan langsung di akun Youtube BNPT, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Ia menyambut baik adanya Perpres tersebut. Menurutnya, Perpres tersebut sangat penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menangani isu ini.

Namun, Azyumardi juga menyoroti adanya kritik yang menyebut Perpres dikhawatirkan menimbulkan stigmatisasi terhadap kelompok agama tertentu.

Maka dari itu, selain kelompok lintas agama, ia menilai diperlukan adanya sosialisasi Perpres kepada kelompok masyarakat sipil.

“Kalau protesnya makin nyaring kan kita repot juga. Oleh karena itu perlu saya kira sosialisasi dan penjelasan kepada mereka,” katanya.

Baca juga: Diatur dalam Perpres Pencegahan Ekstremisme, Apa Itu Pemolisian Masyarakat?

“Yang tadi saya usulkan itu adalah kelompok-kelompok advokasi HAM, advokasi demokrasi, advokasi mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul yang biasanya sangat sensitif terhadap regulasi semacam ini,” sambung dia.

Azyumardi menilai Perpres tersebut perlu dijalankan tanpa menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif.

Dalam kesempatan yang sama, Boy Rafli pun menerima masukan tersebut.

“Saran beliau untuk sosialisasi di tokoh lintas agama dan ormas keagamaan ini kita catat, jadi dalam proses agenda sosialisasi ke depan tentu ini menjadi bagian yang prioritas,” ucap Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com