Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Diberhentikan, Andi Picunang: Tak Ada Pergantian Sekjen Partai Berkarya

Kompas.com - 05/02/2021, 19:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya dari kubu Muchdi PR, Badaruddin Andi Picunang membantah dirinya telah diberhentikan dari jabatan sekjen.

Menurut Andi, hingga kini dia tetap menjabat sebagai Sekjen Partai Berkarya dan tidak ada pergantian jabatan yang dimaksud.

"Tidak ada pergantian sekjen seperti yang diberitakan. Ketum dan sekjen di AD/ART Partai Berkarya dipilih dan diberhentikan di forum tertinggi partai melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa," kata Badaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Mahkamah Partai Berkarya Berhentikan Andi Picunang, Ini Alasannya

Kabar pemberhentian Badaruddin Andi Picunang terkuak dari adanya kegiatan yang mengatasnamakan DPP Partai Berkarya, Rabu (3/2/2021).

Kegiatan tersebut juga mengundang awak media.

Badaruddin mengaatakan, DPP Partai Berkarya tidak pernah mengetahui dan menyetujui kegiatan yang dimaksud.

"Bahwa DPP Partai Berkarya tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya tindakan kegiatan yang dimaksud. Kop surat dan stempel DPP dipalsukan oleh oknum yang menandatangani undangan tersebut," kata dia.

Dia menegaskan bahwa keterangan rilis yang dikirimkan ke awak media atas nama pimpinan rapat DPP tersebut adalah hoaks belaka.

"Tidak pernah ada rapat membicarakan hasil yang mengklaim Mahkamah Partai Berkarya dan isi dari relis itu adalah hoaks," kata Badaruddin.

Baca juga: Andi Picunang Dikabarkan Dicopot dari Jabatan Sekjen Partai Berkarya

Sebaliknya, ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Partai Berkarya akan melaksanakan Munas I secara virtual pada 12-14 Februari 2021.

Badaruddin menuturkan, Munas tersebut digelar dalam rangka pengesahan penyelarasan AD/ART pasca-Rapimnas I Partai Berkarya.

Lebih lanjut, Badaruddin menegaskan akan membawa ke jalur hukum terkait tindakan yang diambil oleh beberapa oknum dan mengatasnamakan partai.

Ia menilai, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut sebagai halusinasi dan sekadar komedi belaka.

"Pertontonan pembohongan publik. Kita yang waras cukup maklumi saja," ucap dia. 

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Partai Berkarya memberhentikan Sekretaris Jenderal dari kubu Muchdi PR, Badaruddin Andi Picunang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com