Kemendes Minta Kepala Desa Pertahankan Posko Tangguh Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Majid mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo soal pembentukan posko tangguh Covid-19 di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

Taufik mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke desa terkait penjagaan dan revitalisasi posko tangguh Covid-19 yang sudah dibangun.

"Mulai hari ini kita akan melakukan sosialisasi pada seluruh desa, setiap hari, dua tiga kali kita berkomunikasi secara langsung dengan kepala desa untuk mempertahankan atau merevitalisasi posko-posko sebagai kerja dari relawan desa tangguh atau lawan Covid-19 yang ada di desa," kata Taufik dalam siaran YouTube BNPB, Rabu (3/2/2021).

Selain itu, Kemendes juga meminta semua warga desa menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam tatanan normal baru yang ada di Indonesia.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi Desa Pasca Covid-19, Kemendes PDTT Lakukan Program Ini

Serta meminta, seluruh warga desa untuk merawat memelihara ruang-ruang isolasi yang telah dibangun pada tahun 2020.

"Bahkan kita bisa kembangkan saat ini untuk jaga-jaga apabila ada kedaruratan yang terjadi di desa," ujarnya.

Taufik berharap, semua kegiatan yang diarahkan pihaknya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah dan BNPB daerah.

Kemudian melibatkan pemerintah kabupaten atau kota, hingga level kecamatan dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat.

"Mari kita sama-sama membentengi desa kita dari merebaknya dampak Covid-19," ucap dia.

Adapun pemerintah membentuk posko tangguh Covid-19 di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

Baca juga: Mendagri, Mendes dan Wamen KLHK Vaksinasi Covid-19 Rabu Pagi Ini

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perlu adanya penanganan Covid-19 melalui pendekatan hingga ke level mikro.

"RT, RW, desa, kampung, banjar, atau nagari, dengan kolaborasi, TNI, Polri dan masyarakat, melalui pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat," ujar Wiku dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (3/2/2021).