Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut PPKM Tak Mampu Tekan Penularan Covid-19

Kompas.com - 28/01/2021, 23:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak mampu menekan laju penularan Covid-19.

Ia mengatakan pengendalian Covid-19 merupakan hal krusial bagi Indonesia dengan populasi penduduk sekitar 270,2 juta orang.

“Pandemi yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global. Kita membutuhkan kebijakan drastis memerangi pandemi, PSBB atau terlebih lagi PPKM, saat ini tidak lagi memadai,” kata Yusuf sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (28/1/2021).

Yusuf menilai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sedianya adalah kebijakan yang paling minimal untuk menekan penularan Covid-19. Ia mengibaratkan PSBB merupakan kebijakan sekunder yang mendekati kebijakan primer untuk menekan laju penularan seperti lockdown.

Kendati demikian pemerintah belum juga menerapkan kembali PSBB seperti di awal pandemi Covid-19 untuk menekan laju penularan.

Padahal, Yusuf mengatakan semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, maka semakin suram prospek perekonomian ke depan.

“Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek adalah pil pahit yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujar dia.

Yusuf menilai, transmisi penyebaran Covid-19 terkini cenderung semakin tidak terkendali. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah kematian akibat Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS himpun, untuk mencapai 100.000 kasus yang pertama dibutuhkan 148 hari. Namun kini untuk mencapai 100.000 kasus yang ke-10 hanya dibutuhkan sembilan hari saja. 

Adapun Untuk mencapai angka 5.000 kematian pertama dibutuhkan 151 hari, namun untuk mencapai 5.000 kematian kasus positif yang ke-5 hanya dibutuhkan 24 hari.

“Bila kematian kasus suspek dan probable ikut diperhitungkan, maka angka kematian karena Covid-19 akan melonjak tajam,” ujar Yusuf.

Kemudian pada 26 Januari, terdapat lebih dari 1 juta kasus positif infeksi covid-19 di Indonesia dengan lebih dari 28.000 orang meninggal dunia.

“Data tersebut adalah perhitungan konservatif. Angka kematian resmi yang dilaporkan ini sangat mungkin lebih rendah dari kenyataannya (underreporting),” papar Yusuf.

“Temuan tersebut ini dikuatkan oleh data pemakaman di DKI Jakarta. Per 24 Januari 2021, jumlah pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Jakarta adalah 3,3 kali lipat dari jumlah kematian kasus positif,” ungkap Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com